Hamas Buka Suara soal Pidato Trump Usai Pelantikan, Ungkap Harapan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Milisi bersenjata Gaza Palestina, Hamas, buka suara soal inagurasi Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan anggota Biro Politik dan Juru Bicara Hamas, Basem Naim, kepada Newsweek, Selasa (21/1/2025).

Dalam pernyataannya, Naim mengaku terkejut dengan komentar yang dibuat oleh Presiden Trump selama pidato pelantikannya yang tidak menyebutkan Israel. Ia justru menyatakan harapannya bahwa pihaknya berkomitmen untuk perdamaian dan stabilitas abadi di Jalur Gaza.

"Sangat mengejutkan bahwa Israel tidak disebutkan dalam pidato pelantikan presiden, yang tidak biasa, dan bahwa presiden tidak menginginkan perang dan berusaha untuk mencapai perdamaian," kata Naim.

"Kami berharap presiden akan membangun visinya untuk masa depan kawasan dan stabilitasnya dengan mengakhiri pendudukan dan mencapai hak-hak yang adil bagi rakyat Palestina, yang ditetapkan dalam hukum dan resolusi internasional."

Trump sendiri dilantik kembali menjadi Presiden AS, Senin, 20 Januari 2025, setelah memenangkan pemilihan umum melawan rivalnya, Kamala Harris, November lalu. Trump, yang didukung Partai Republik, telah berupaya untuk merubah beberapa kebijakan global pendahulunya, Joe Biden, yang notabenenya satu partai dengan Harris di Partai Demokrat.

Saat kampanye, Trump telah menyuarakan bahwa bila dirinya menjadi presiden, konflik Israel-Hamas tidak akan terjadi. Ia juga mengalamatkan bahwa perang ini dipicu posisi Iran yang makin kuat sehingga kondisi di kawasan Timur Tengah tidak stabil.

Lalu, pekan kemarin, Trump tiba-tiba mengaku berjasa atas kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diteken Rabu lalu. Hal itu sendiri telah mengakhiri perang 15 bulan yang menewaskan 46 ribu warga Gaza.

"Kita akan mengukur keberhasilan kita tidak hanya dari pertempuran yang kita menangkan, tetapi juga dari perang yang kita akhiri, dan, mungkin yang terpenting, perang yang tidak pernah kita lakukan," tutur Trump saat itu.

Namun, karena fase pertama perjanjian yang pertama kali digariskan Biden Mei lalu hanya akan berlangsung selama enam minggu, ketidakpastian menyelimuti transisi ke fase kedua. Apalagi, eskalasi operasi Israel baru-baru ini di Tepi Barat juga telah menguji kesepakatan yang rapuh itu.

"Hari ini kita melihat bahwa Israel, pada saat menandatangani gencatan senjata di Gaza, melancarkan operasi militer besar-besaran di Tepi Barat. Ini menegaskan bahwa Israel tidak menginginkan stabilitas atau solusi untuk konflik tersebut, melainkan kelanjutan dari keadaan eskalasi dan ketegangan," tambah Naim.

(luc/luc)

Next Article Dibunuh Israel, Ini Kisah Korban Tewas Tertua dan Termuda di Gaza