Harga Gas Murah Industri Diperpanjang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri, yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

Namun, HGBT yang berlaku ke depannya akan mengalami kenaikan dibandingkan patokan pada kebijakan harga gas sebelumnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, HGBT yang berlaku nantinya akan mengalami penyesuaian menjadi sekitar US$ 6,5 per MMBTU, dari sebelumnya dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU.

"HGBT masih kita simulasikan, tapi pada prinsipnya itu diperpanjang. Namun harga HBGT nya ada penyesuaian. Bukan US$ 6, kenapa? karena harga gas bumi lagi naik," ungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025).

"Tapi untuk yang bahan bakunya di bawah US$ 7 per MMBTU," ucap Bahlil.

Sayangnya Bahlil belum bisa memastikan pasti dari HGBT yang akan diberikan, namun dia mengisyaratkan bahwa HGBT yang akan berlaku sekitar US$ 6,5 per MMBTU.

"Ya sekitar itu (US$ 6,5 per MMBTU," jelasnya.

Tak hanya itu, Bahlil bahkan menyebut, rencananya pemerintah akan menetapkan HGBT langsung untuk lima tahun, tidak lagi per satu tahun seperti yang selama ini berlaku.

"Kita membuatnya antara lebih dari setahun, mungkin beberapa tahun. apakah 5 tahun evaluasi. Tapi dia akan dievaluasi tiap tahun," ungkapnya.

Lantas, mengapa akhirnya pemerintah memperpanjang kebijakan HGBT ini?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut buka suara. Dia membeberkan, selama ini penikmat HGBT yatu PLN (49%), Pupuk (37%), dan lainnya keramik (5,4%), dan Petrokimia (5%).

"Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal," ucap Sri Mulyani, melalui akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Kamis (23/1/2025).

Dari sisi korporasi, menurutnya terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk (12,73%), sarung tangan karet (11,36%), dan kaca (11,24%).

Dia menyebut, kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16T (2020) menjadi Rp65,06T (2023) penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

"Pemberian HGBT ke PLN berkontribusi terhadap ketahanan Energi - HGBT ke Pupuk berkontribusi pada ketahanan Pangan nasional," ujarnya.

Dia mengatakan, kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian - menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima.

"Pemerintah akan terus memberikan dukungan perkuatan industri nasional agar terus kompetitif efisien dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia."

"APBN #uangkita terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung dan memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara," tandasnya.

(wia)

Next Article BPKP Pelototi Penerapan Harga Gas Murah Buat Industri, Kenapa?