Foto ilustrasi bank sampah anorganik, dibuat menggunakan Artificial Intelligence. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak serius pada industri plastik nasional. Kelangkaan bahan baku memicu lonjakan harga hingga 50% dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, menyebut tekanan terhadap industri hilir kian terasa seiring terganggunya pasokan. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja mulai muncul di sejumlah perusahaan.
“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Henry, penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha ragu menjalin kontrak baru dengan pelanggan karena ketidakpastian pasokan. Kondisi ini diperparah oleh force majeure dari industri hulu yang memangkas suplai hingga 50% meski sudah ada perjanjian sebelumnya.
Selain itu, proses impor juga terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui jalur tersebut. Negara pemasok seperti China, Thailand, dan Vietnam bahkan mulai membatasi ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.
Akibatnya, harga bahan baku plastik melonjak hingga 40%–50% dan mulai merembet ke harga produk konsumen. “Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry.
Ia mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi lebih luas, terutama pada produk kemasan makanan dan minuman hingga farmasi, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.
Secara struktural, industri dalam negeri masih bergantung pada impor sekitar 40%–50% kebutuhan bahan baku plastik, sementara produksi petrokimia domestik baru mampu memenuhi 50%–60%. Ketergantungan ini membuat pasokan dalam negeri rentan saat jalur distribusi global terganggu.
Henry mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan non-tarif untuk memperkuat industri hulu. Menurutnya, kebijakan tarif justru berpotensi menambah beban biaya produksi.
“Berikanlah fasilitas yang non-tarif barrier. Dengan adanya non-tarif barrier, sehingga mereka punya cost bisa ditekan harga bahan bakunya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
