REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun di empat dari enam provinsi prioritas pengendalian pada 8 September 2026. Penurunan terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi, sementara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mencatat kenaikan.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, secara nasional terdeteksi 397 hotspot high confidence pada Selasa (8/9/2026) pukul 21.10 WIB. Jumlah tersebut meningkat tipis 11 titik dibandingkan 386 hotspot pada 7 September 2026.
“Di enam provinsi prioritas, Sumatera Selatan mencatat 76 hotspot, Kalimantan Tengah 63 titik, Kalimantan Barat 12 titik, Riau delapan titik, Kalimantan Selatan enam titik, dan Jambi tiga titik,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ristianto Pribadi dalam siaran pers, Rabu (9/9/2026).
Penurunan paling besar terjadi di Kalimantan Barat, dari 31 menjadi 12 hotspot. Sumatera Selatan juga turun dari 88 menjadi 76 titik, meski masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara enam wilayah prioritas.
Sebaliknya, hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 46 menjadi 63 titik. Kalimantan Selatan juga naik dari empat menjadi enam titik.
Kementerian Kehutanan menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak secara otomatis menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.
Pengendalian karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pada 8 September, pelaksanaan OMC mendukung terjadinya hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Hujan membantu membasahi lahan dan mendukung penanganan kebakaran. Namun, di lokasi yang masih memiliki api aktif maupun bara bawah permukaan, terutama lahan gambut, pemadaman, pembasahan, dan pendinginan tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menyala.
Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami penyalaan kembali.
Sebanyak 53 armada udara disiagakan untuk pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung OMC, sedangkan 34 armada disiapkan untuk operasi water bombing.
Pengerahan armada disesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi meteorologis, dan kebutuhan di lapangan. Operasi udara digunakan untuk membantu penanganan dan menekan penjalaran api di wilayah terdampak.
Di sisi lain, kualitas udara masih menjadi perhatian karena kondisi asap berbeda di setiap wilayah. Pemantauan berbasis PM2,5 menunjukkan sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, sementara terdapat wilayah di Kalimantan yang masuk kategori berbahaya.
Pengamatan meteorologi penerbangan BMKG pada 8 September siang juga menunjukkan asap masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah. Jarak pandang tercatat sekitar tiga kilometer di Pontianak dan Jambi, lima kilometer di Palangka Raya dan Palembang, empat kilometer di Pekanbaru, serta delapan kilometer di Banjarmasin.
Kondisi hotspot, api di lapangan, kualitas udara, cuaca, curah hujan, sebaran asap, dan jarak pandang terus berubah mengikuti aktivitas kebakaran dan dinamika atmosfer. Karena itu, seluruh indikator tersebut dipantau sebagai dasar menentukan prioritas operasi pengendalian.
Masyarakat di wilayah terdampak asap diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk. Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran.

4 hours ago
4
















































