2 weeks ago
3
Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM) usai diperiksa oleh KPK selama sekitar 10 jam pada Senin (26/1/2026). Fuad masih berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada dasar hukum di balik perbedaan perlakuan soal pencegahan keluar negeri terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, dan bos Maktour Fuad Hasan Masyur.
Seperti diketahui Fuad lolos dari perpanjangan pencegahan keluar negeri di kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
"Kita melihat pada KUHAP yang baru, cegah luar negeri hanya bisa dilakukan kepada tersangka ataupun terdakwa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).
Lewat kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) baru, perpanjangan pencegahan keluar negeri hanya berlaku kepada tersangka, dalam hal ini Yaqut dan Gus Alex. Adapun Fuad Hasan yang masih berstatus saksi tak bisa lagi diperpanjang pencegahannya.
"Kami ingin memastikan juga agar setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK juga firm sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Budi.
KPK kini meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) guna memperpanjang pencegahan ke luar negeri atas Yaqut dan Gus Alex. Langkah hukum tersebut dinilai merujuk KUHAP baru.
