2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Timur Tengah kembali bergejolak sejak Sabtu (28/2/2026). Pada hari itu waktu setempat, Israel tanpa provokasi terlebih dahulu memulai serangan udara ke Teheran dan sejumlah titik wilayah Iran. Tak lama berselang, Washington mengonfirmasi keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam membersamai aksi militer zionis yang menyasar republik Islam tersebut.
Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana meyakini, gejolak di region itu dapat berpengaruh bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Lebih lanjut, serangan terhadap Iran dapat berdampak lebih besar jika ada negara lain yang ikut serta.
Sementara ini, kata Hikmahanto, perekonomian global dapat dipastikan terdampak. Apalagi, Iran sudah menyatakan penutupan Selat Hormuz, yang akan berimbas pada mandeknya 20 persen pasokan minyak dunia.
"Dampaknya pelambatan perekonomian dunia karena harga minyak naik, sementara pelaku usaha diselimuti dengan ketidakpastian serta disrupsi terhadap supply chain. Ini akan berdampak pada perekonomian nasional Indonesia," kata Hikmahanto kepada Republika pada Ahad (1/3/2026).
Ia pun mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil sejumlah langkah terkait upaya mengurangi eskalasi konflik tersebut.
Pertama, menurut Hikmahanto, pemerintah RI perlu mengutuk serangan Israel yang memulai perang ini. Sebab, aksi entitas zionis itu jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang menentukan negara wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap teritorial integritas wilayah negara lain.
"Kedua, Indonesia meminta AS untuk menahan diri dalam pelibatan serangan Israel," ujar dia.
Beberapa saat sesudah kabar menyeruak ihwal serangan Israel-AS ke Iran, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada Sabtu (28/2/2026). Menurut Hikmahanto, pemerintah RI dapat menyiapkan draf Resolusi Majelis Umum untuk mengutuk tindakan Israel.
Di luar PBB, lanjut dia, pemerintah RI juga dapat memainkan peran di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Kendati badan ini diinisiasi presiden AS Donald Trump, Indonesia terus bersuara di dalamnya.
"Indonesia meminta Chairman BoP Donald Trump agar segera mengambil tindakan dan melakukan rapat darurat BoP guna pembahasan penghentian serangan," ujar Hikmahanto.
