Israel Resmikan 13 Permukiman Yahudi, Siap Caplok Tepi Barat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabinet Keamanan Israel menyetujui keputusan menjadikan 13 lingkungan permukiman yang ada di wilayah Tepi Barat Palestina sebagai wilayah 'independen'. Hal ini dilakukan saat ke-13 daerah itu menjadi pos terdepan permukiman ilegal Yahudi di wilayah milik Palestina itu.

Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich menggambarkan langkah itu sebagai langkah penting menuju kedaulatan de facto Israel atas Tepi Barat. Permukiman tersebut adalah Alon, Haresha, Kerem Reim, Neriya, Migron, Shvut Rachel, Ovnat, Brosh Habika, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei Hanahal, dan Gvaot.

Keputusan untuk memisahkan secara resmi lingkungan-lingkungan tersebut sebagai permukiman baru memungkinkan pemerintah Israel untuk menyediakan anggaran bagi masing-masing permukiman secara individual. Mereka juga akan mendapatkan dewan kotamadya mereka sendiri.

"Kami terus memimpin revolusi dalam normalisasi dan formalisasi permukiman," tulis Smotrich di X, Minggu (23/3/2025).

"Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf, kami mengibarkan bendera, membangun, dan bermukim. Ini adalah langkah penting lainnya dalam perjalanan menuju kedaulatan de facto (Israel) di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Smotrich sendiri merupakan tokoh yang memiliki keinginan untuk secara permanen menghalangi pembentukan negara Palestina. Ia juga ingin agar Israel mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat dan Gaza.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina pada hari Minggu mengutuk keputusan untuk mengakui permukiman baru tersebut sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya."

Milisi penguasa Gaza, Hamas juga "mengutuk keras" tindakan Israel serta pernyataan Smotrich. Kelompok berhaluan islam itu menggambarkannya penetapan wilayah ini sebagai bukti bahwa permukiman Israel adalah "proyek rasis."

Meski masyarakat internasional menganggap semua permukiman ilegal, Israel membedakan antara rumah pemukim Yahudi yang dibangun dan diizinkan oleh Kementerian Pertahanan di tanah milik negara, dan pos-pos terdepan ilegal yang dibangun tanpa izin yang diperlukan, sering kali di tanah milik pribadi Palestina.

Walau begitu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Israel semakin berupaya untuk mengatur pos-pos terdepan liar, daripada menghancurkannya. Awal bulan ini, organisasi sayap kiri Peace Now melaporkan bahwa jumlah permukiman ilegal yang didirikan pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi yakni sebanyak 59 pos.

Tahun lalu, Menteri Permukiman dan Proyek Nasional Orit Strock memberitahu penduduk permukiman Tepi Barat yang baru diakui bahwa ia senang dengan 'periode ajaib' perluasan permukiman yang dipelopori oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

(luc/luc)

Next Article Terungkap! Trump Bakal Bela Palestina soal Ini, Israel Hati-Hati