7 hours ago
3
Pasokan LPG.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana membatasi penjualan LPG ke sektor industri. Kebijakan ini untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram bagi masyarakat tetap aman di tengah tekanan global.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut. Ia menilai pengalihan LPG industri menjadi langkah tepat untuk menjaga kebutuhan rakyat.
“Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan gas, termasuk membuka kerja sama dengan Rusia sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Ia mengungkapkan stok LPG nasional sempat turun ke kisaran 10 hari, di bawah batas aman 11,4 hari. Ketergantungan impor juga masih tinggi, mencapai lebih dari 80 persen.
Dalam kondisi ini, pengalihan LPG dari sektor industri diperkirakan bisa mencapai sekitar 400 ribu ton. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pasokan LPG 3 kilogram bagi masyarakat.
“Saya mendukung kebijakan ini sebab ini menyangkut skala prioritas pemerintah untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan gas LPG 3 KG bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Abdul Rahman menegaskan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat paling rentan.
Namun ia mengingatkan dampak terhadap sektor industri tetap perlu diperhatikan. Meski hanya sekitar 5 persen dari total konsumsi LPG nasional, sektor ini berperan penting dalam rantai produksi.
“Menyangkut kebutuhan gas industri perlu dipikirkan jalan keluarnya sebab kebutuhan industri ini akan sangat berpengaruh pada jalur produksi karena setiap kenaikan biaya produksi juga akan mempengaruhi daya kemampuan perusahaan,” kata Abdul Rahman.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan skema kompensasi bagi industri. Opsi seperti insentif atau penyesuaian biaya dinilai penting untuk menjaga keseimbangan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga pasokan energi bagi masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan sektor industri.
