Foto ilustrasi work from home. - ist - PNGtree
Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai respons kenaikan harga minyak dan dimaksudkan sebagai aksi penghematan bahan bakar minyak (BBM), dinilai belum tentu efektif jika hanya dilakukan satu hari dalam sepekan.
Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar benar-benar berdampak pada efisiensi bahan bakar dan tidak mengganggu layanan publik maupun ekonomi masyarakat.
"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin di Jakarta, Jumat (20/3/2026).
Ia menekankan kebijakan WFH harus berbasis data konkret di lapangan, mulai dari kondisi demografi hingga dampak riil terhadap aktivitas ekonomi.
Pengalaman Indonesia saat pandemi COVID-19 pada 2020–2021 juga dinilai bisa menjadi rujukan penting dalam merumuskan skema kerja fleksibel tersebut.
"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," ujarnya.
Khozin menilai kebijakan WFH tidak bisa hanya mempertimbangkan satu aspek, melainkan harus mencakup berbagai faktor agar hasilnya optimal.
Ia mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM.
"Jadi, multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti di Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya," katanya.
Selain itu, kondisi saat ini dinilai menjadi momentum untuk membenahi sistem transportasi publik agar lebih efektif dan nyaman.
Menurut Khozin, penggunaan transportasi umum secara optimal oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta dapat memberi dampak signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM.
"Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia.
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.
Skema tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja, tidak hanya untuk ASN tetapi juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
