3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kesiapsiagaan pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ yang diterbitkan pada 17 Februari lalu, dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam SE tersebut, Tito mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan. Potensi yang dimaksud termasuk titik rawan bencana yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik Lebaran tahun 2025," ujar Tito dalam SE tersebut.
Melalui kolaborasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait, Pemda juga diminta membentuk Posko Lebaran 2025 guna mengoordinasikan kesiapsiagaan serta bersinergi terkait fasilitas, pengendalian, dan pemantauan arus mudik sejak 24 Maret-7 April 2025.
Lebih lanjut, Pemda juga diminta berfokus terhadap sistem transformasi, khususnya terkait kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Hal ini termasuk uji KIR berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut.
Di samping itu, Pemda juga diingatkan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai kewenangan masing-masing, baik jalan provinsi, kabupaten, maupun kota yang menjadi jalur mudik lebaran, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah.
Selain itu, Pemda juga didorong serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum untuk kelancaran mudik, antara lain melalui beragam langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik Lebaran.
Di sektor pelayanan umum, ada beberapa hal yang disinggung Tito. Pertama, peningkatan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk penyediaan informasi terkait lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat. Kedua, pengoptimalan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan.
Ketiga, pembentukan pos satgas di daerah yang rawan kecelakaan yang bertujuan meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan. Pemda didukung untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI agar dapat pula melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan, sehingga menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.
Lebih jauh, Tito mengingatkan pemda untuk melaporkan perkembangan kesiagaan jelang arus mudik Lebaran 2025 melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri.
"Melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan pemda dalam mendukung arus mudik Lebaran tahun 2025 (1446 Hijriah) secara berjenjang kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah," pungkas Tito.
(rir/rea)
