Kepala BMKG-Istana Bicara Soal Penurunan Akurasi Alat Deteksi Tsunami

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran besar-besaran sampai Rp306,69 triliun di tahun 2025 ini. Perintah itu ditetapkannya dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam diktum pertama Inpres itu disebutkan, para penerima instruksi tersebut diharuskan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun ikut terkena kebijakan itu. Namun, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, penghematan itu tidak akan berdampak pada operasional tugas dan fungsi BMKG.

"BMKG memastikan layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan tsunami tetap berjalan 24 jam tanpa gangguan," kata Dwikorita dalam unggahan di akun Instagram resmi BMKG, dikutip Selasa (11/2/2025).

"Meski ada efisiensi anggaran, komitmen kami untuk menghadirkan informasi cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama," tambahnya.

Dalam unggahan itu, BMKG membeberkan, upaya efisiensi yang dilakukan demi menjalankan Inpres No 1/2025.

"BMKG mendukung efisiensi anggaran dan tetap menjamin operasional layanan informasi tidak terganggu," katanya.

"Efisiensi dilakukan di beberapa bidang, antara lain belanja modal, operasional perkantoran, dan perjalanan dinas," tambahnya.

Efisiensi tersebut adalah dengan penundaan pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.

Penghematan listrik dan pendingin ruangan, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin

Serta, memaksimalkan pertemuan daring (dalam jaringan/ online) dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai melalui kombinasi workd from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

"Upaya ini merupakan bentuk komitmen BMKG dalam mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, tanpa mengurangi kualitas layanan informasi kepada masyarakat," ujar Dwikorita.

"BMKG tetap hadir 24/7 (24 jam dalam seminggu) untuk Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, heboh pemberitaan mengenai pemangkasan anggaran di tubuh BMKG. Disebutkan, anggaran BMKG dipangkas dari alokasi awal Rp2,82 triliun menjadi Rp1,42 triliun karena efisiensi. Ada pemangkasan sekitar 50% lebih. Diberitakan, BMKG menyebut pemangkasan itu menyebabkan penurunan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menjadi 60% dari sebelumnya 90%. Bahkan kecepatan penyampaian peringatan dini menurun dari 3 menit menjadi 5 menit.

Istana Buka Suara

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, efisiensi anggaran yang diperintahkan Prabowo bukan untuk mengurangi kemampuan pemerintah.

"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).

"Ada 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi. Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan dana bantuan sosial. Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," tambah Hasan.

Hasan pun menampik anggaran BMKG dipangkas sampai lebih 50%.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," tegas Hasan.

(dce/dce)

Next Article Gempa Bumi M 5,3 Guncang Sukabumi Sore Ini, Tak Ada Potensi Tsunami