Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit perumahan subsidi yang tidak sesuai standar. Hal ini Ia sampaikan di depan puluhan para pengembang yang tergabung dalam beberapa asosiasi perumahan.
Di depan para bos-bos pengembang itu Ara menantang agar berani untuk diaudit. Pasalnya Ia menemukan banyak perumahan bersubsidi yang tidak layak. Adanya audit bertujuan agar pengembang membuat perumahan yang layak.
"Kalau ada yang ngga setuju langkah negara, pikirkan sendiri, mau lawan negara? Mau lawan pemerintah? Audit ini dilakukan supaya melindungi rakyat MBR dapet rumah dari pengembang bertanggungjawab," katanya di Kementerian PKP, Jumat (21/2/2025).
Ia pun menantang para pengembang untuk ikut serta, termasuk menanyakan setuju atau tidaknya dalam audit ini.
"Kita ada pengusaha yang bagus. Rakyat kalau dapet pengembang ga bener, nangis dia, solusinya diaudit, objektif ga? Objektif. Kalau ada yang ngga setuju diaudit ngomong sama saya langsung disini, biasanya yang ngga berani itu yang ngga benar," sebut Ara.
Dalam kunjungan ke beberapa perumahan bersubsidi, Ia menemukan adanya rumah yang tidak terawat dengan baik, misalnya Kondisi beberapa unit rumah terlihat mengalami penurunan kualitas beton dinding Karena berada di lahan yang relatif curam, kemudian kualitas bangunan yang kurang baik, di mana terdapat beberapa rumah dengan kualitas yang tidak dinding tembok yang rapuh dan retak.
Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun tidak ada respons ataupun tindak lanjut.
"Saya temukan yang tidak hujan banjir, lantai belum setahun sudah retak, jadi data fakta. Harusnya kalau ngga setuju harusnya kasih lagi datanya supaya ngga jadi fitnah," ujar Ara.
Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Menanti Kebijakan Pemerintah Untuk Sektor Properti
Next Article Video: Jurus Menteri PKP Buat 3 Juta Rumah dengan Dana Terbatas