12 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan kepala daerah mengurangi protokoler demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Setyo dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (4/5). Sejumlah kepala daerah mengikuti agenda tersebut lewat daring atau Zoom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setyo lantas memberi contoh KPK sejak dirinya bergabung pada 2018 lalu sudah sangat efisien. Kata dia, tak banyak protokoler yang mendampingi pejabat struktural dan pimpinan. Apalagi, pimpinan KPK juga tidak memakai kendaraan dinas.
"Protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangilah. Itu bagian dari efisiensi," ujar Setyo.
"Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot dan lain-lain, banyak sekali," imbuhnya.
Setyo menyatakan protokoler yang banyak akan makin menguras anggaran.
"Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu ya. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja tuh. Baik-baik saja. Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah," ucapnya.
Skor MCP
Dalam sesi doorstop media, Setyo menyampaikan skor MCP tahun 2024 berada di angka 76. Naik satu poin dari tahun sebelumnya.
Skor MCP KPK adalah hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi. Peluncuran MCP sekaligus untuk memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien dapat diterapkan di seluruh daerah.
Dalam menjalankan program tersebut, KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kemudian skornya dari penilaian selama tahun 2024 itu diperoleh skor sebesar 76. Jadi, skor ini dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan 1 poin dari 75 ke 76," kata Setyo.
MCP memotret delapan fokus area, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan optimalisasi pajak daerah.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah baik yang ada di provinsi, kota madya dan kabupaten yang sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan 8 fokus area tersebut. Tetapi, tentu kami juga berharap bahwa ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi," ucap Setyo.
Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih sangat jauh dari yang diharapkan yakni 68. Ia mengingatkan kepala daerah terpilih dapat memberi penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi.
"Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi," imbuhnya.
Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi langkah KPK terkait kerja-kerja pencegahan korupsi tersebut. Dalam kesempatan ini, ia mengatakan keberhasilan daerah juga ada peran besar dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Terkait hal ini, peran APIP juga menjadi kunci karena tampilan daerah sangat ditentukan bagaimana profesionalisme dari APIP. Kita minta support terus dari KPK," kata dia.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menjelaskan pembangunan MCP merupakan salah satu bentuk dari sinergi dan kolaborasi pengawasan, terutama yang berkaitan dengan pencegahan korupsi yang ada di daerah.
Ia berharap kerja sama KPK, Kemendagri dan BPKP bisa mengurangi tindak pidana korupsi di daerah.
"Peran kami khususnya BPKP adalah salah satu yang ditugaskan untuk melakukan penjaminan kualitas atas implementasi MCP yang ada di daerah. Secara kebetulan, delapan area yang menjadi fokus MCP ini sebagian besar memang menjadi fokus pengawasan BPKP," ungkap Raden.
"Salah satunya terkait dengan perencanaan pengadaan. Kemudian optimalisasi pendapatan asli daerah, di mana sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan berasal dari dana transfer daerah," pungkasnya.
(fra/fra/ryn)
