Komisi XII Dukung Proses Hukum Kasus Pertamina, Bantah Bentuk Pansus

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan tak ada wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus pengelolaan minyak mentah Pertamina yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3).

Bambang menambahkan, pihaknya mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus terkait. Dia menyampaikan, kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," lanjutnya.

Bambang kemudian menyampaikan dukungan terhadap Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. Sepenuhnya setuju bahwa oknum yang tak baik harus ditangkap, Bambang berpendapat bahwa Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," pungkasnya.

Saat ini, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding serta kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Setidaknya, sembilan orang termasuk enam petinggi subholding PT Pertamina dan tiga orang dari pihak swasta dijerat sebagai tersangka.

Baru-baru ini, Jaksa Agung mengumumkan tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]