2 hours ago
1
Warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui mobil layanan keliling pembayaran PBB di Kota Kediri, Jawa Timur, Ahad (13/4/2025). Pemerintah daerah setempat mengoperasikan sejumlah mobil layanan pembayaran pajak secara berkeliling sebagai upaya menyosialisasikan sadar pajak sekaligus mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pajak daerah yang tak perlu pembayaran berulang dapat membuat kondisi fiskal terdampak jika diterapkan.
Ia memahami fatwa tersebut merupakan pendapat hukum dalam perspektif Islam. Namun, ia mengatakan pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting bagi sumber pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota.
"Kalau dihapus akan berdampak serius pada fiskal di daerah,” kata Khozin, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan Munas XI MUI di Jakarta mengeluarkan fatwa mengenai pajak berkeadilan. Salah satu butir fatwa tersebut menyebutkan bumi dan bangunan yang menjadi tempat tinggal, serta pajak kendaraan bermotor, tidak layak dikenai pajak berulang.
Terkait hal itu, ia mengingatkan mayoritas pemerintah daerah di Indonesia kapasitas fiskalnya masih lemah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada 2025, terdapat 15 provinsi, 407 kabupaten, dan 70 kota yang kapasitas fiskalnya lemah.
“Terdapat 493 pemda yang kapasitas fiskalnya masuk kategori lemah dari total 546 pemerintah daerah se-Indonesia,” kata dia.
Di sisi lain, ia juga memahami spirit fatwa MUI mengenai pajak PBB-P2 serta pajak lainnya. Hanya saja, ia mengingatkan pendapat hukum mestinya didasari pertimbangan dari pelbagai aspek yang holistik dan komprehensif.
“Kita sepakat dengan spirit fatwa MUI tentang aspek keadilan. Meski harus diingat juga kondisi objektif daerah-daerah kita saat ini. Dibutuhkan keseimbangan dalam perumusan kebijakan di sektor pajak, khususnya di daerah,” ujarnya.
sumber : Antara
