Luhut Buka-bukaan Soal Bansos, Ungkap Data Mencengangkan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk melakukan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dalam rangka meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

Dalam keterangan resminya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama.

Yakni, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

Ia mengatakan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap bansos bisa tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/2/2025).

Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG, guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk selesai pada Agustus nanti.

"Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan," tegas Luhut

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

"Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan," ujarnya.

(mij/mij)

Next Article Cak Imin Mau Anggaran Bansos 2025 Ditambah Rp100 T