Harianjogja.com, SLEMAN—Penguatan ekosistem halal menjadi salah satu agenda penting yang terus didorong pemerintah. Menteri Agama (Menag) RI, Prof. Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa konsep ekosistem halal tidak boleh dipahami sebatas sertifikasi produk atau pemenuhan regulasi, melainkan harus menjadi bagian dari nilai kehidupan yang menghadirkan keberkahan, kebaikan, dan energi positif bagi masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 yang digelar di Convention Hall Lantai 1 Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, Kamis (4/6/2026). Forum ini turut dihadiri Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi Hasan, jajaran wakil rektor, pimpinan universitas, civitas akademika, pelaku usaha, serta pegiat ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Dalam pemaparannya, Menag mengawali pembahasan dengan menyoroti karakter Islam yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan beragam budaya di dunia. Menurutnya, setiap kelompok etnis dan bangsa memiliki ruang untuk mengartikulasikan nilai-nilai Al-Quran sesuai dengan kearifan lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya.
“Setiap etnik punya hak budaya masing-masing untuk mengartikulasikan kitab suci Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab, tetapi rahmatan lil alamin,” ujarnya.
Ekosistem Halal Harus Menyatukan Tiga Unsur
Menag kemudian mengaitkan pengembangan ekonomi syariah dengan pembangunan ekosistem halal yang lebih inklusif. Ia memandang ekosistem halal sebagai bagian dari sistem kebudayaan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.
Menurut Nasaruddin, konsep halal yang ideal tidak cukup hanya berhenti pada status kehalalan sebuah produk. Ekosistem halal harus dibangun melalui tiga unsur utama yang saling berkaitan, yakni halalan sebagai aspek legalitas syariat, thayyiban yang mencerminkan kualitas dan kebaikan, serta mubarakan yang menghadirkan keberkahan.
“Tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal dan thayyib itu mubarak. Karena itu ketiganya harus hadir secara bersamaan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kata halal secara etimologis memiliki makna membebaskan atau mengurai sesuatu yang kusut. Karena itu, regulasi halal sejatinya bukan instrumen pembatas, melainkan sarana untuk memberikan ruang yang lebih baik bagi manusia dalam menjalani kehidupan.
“Halal itu bukan membatasi. Spirit halal justru membuka ruang yang lebih luas bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang baik,” ujarnya.
Tak Hanya Soal Makanan, tetapi Juga Asupan Ruhani
Nasaruddin juga menilai pemahaman masyarakat mengenai konsep halal masih cenderung terbatas pada aspek fisik dan hukum fikih. Padahal, dalam tradisi intelektual Islam, halal memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan menyentuh aspek nonfisik kehidupan manusia.
Mengutip pemikiran ulama sufi Ibnu Ajibah, Menag menjelaskan bahwa manusia membutuhkan dua jenis nutrisi dalam kehidupannya. Pertama adalah nutrisi lahiriah yang berasal dari makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan fisik. Kedua adalah nutrisi batiniah yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan, zikir, serta nilai-nilai kebaikan yang menumbuhkan ketenangan jiwa dan kecerdasan spiritual.
Karena itu, penerapan konsep halalan thayyiban mubarakan menurutnya perlu diperluas hingga menyentuh konsumsi intelektual dan spiritual masyarakat. Kesadaran terhadap nilai-nilai tersebut harus hadir dalam aktivitas pendidikan, proses belajar, hingga pengembangan ilmu pengetahuan.
“Selama ini ekosistem halal yang kita bicarakan belum sempurna karena konotasinya masih fisik. Padahal konsep ini juga berlaku pada aspek nonfisik yang membentuk kualitas manusia,” katanya.
Ia meyakini perpaduan antara halal, baik, dan berkah akan melahirkan energi positif yang mampu mendorong seseorang semakin dekat kepada Tuhan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya.
“Kalau ketiganya terwujud dalam diri kita, energi yang kita gunakan akan menjadi energi positif untuk membangun kedekatan dengan Tuhan dan menebarkan kebaikan kepada sesama,” ujarnya.
Jogja Dinilai Punya Potensi Besar
Di sisi lain, Menag mengakui pengembangan ekosistem halal di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah tingkat literasi masyarakat terhadap produk halal dan ekonomi syariah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ia mencontohkan tingkat kesadaran masyarakat Malaysia terhadap praktik ekonomi syariah dan penggunaan produk halal yang hingga kini masih relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Nasaruddin meminta perguruan tinggi Islam, termasuk UIN Sunan Kalijaga, mengambil peran strategis dalam membangun budaya halal yang menyeluruh. Menurutnya, kampus harus menjadi motor penggerak perubahan melalui penguatan aspek moral, intelektual, dan spiritual generasi muda.
“Mari kita menciptakan perubahan yang drastis. Mari kita menjadi pelopor untuk mewujudkan halalan thayyiban mubarakan,” katanya.
Menag optimistis Yogyakarta memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pusat pengembangan ekosistem halal nasional sekaligus berkontribusi terhadap lahirnya peradaban Islam Nusantara yang mampu menginspirasi dunia. Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen peradaban yang menawarkan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Semoga Indonesia bisa menciptakan peradaban baru yang sangat Islami versi Indonesia dan dapat menjadi contoh bagi negara lain. Kita harus menjadi produsen peradaban. Sudah saatnya dunia belajar kepada Indonesia,” ujarnya.
Melalui Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 yang digagas UIN Sunan Kalijaga, kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dan pemangku kebijakan diharapkan semakin kuat untuk mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang berdaya saing global sekaligus memperkuat posisi Yogyakarta sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
