Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data korban serta lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang berstatus clear and clean guna mempercepat penanganan pascabencana di sejumlah wilayah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Hal tersebut disampaikan saat ia menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta.
Adapun lahan clear and clean yang dimaksud ialah lahan dengan status hukum jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan aktivitas sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah bersama sejumlah pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.
Hunian tetap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Ia menegaskan bahwa kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan data korban serta ketersediaan lahan yang clear and clean.
Berdasarkan data terbaru, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Langkah serupa, menurut Mendagri, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumatera Barat seiring kesiapan lahan dan kelengkapan data.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” ujarnya.
Ia mendorong jajaran pemerintah daerah agar memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan huntap. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar.
Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan seluruh korban terdampak tetap mendapatkan penanganan. Bahkan, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tuturnya.
Turut hadir dalam rapat secara hybrid tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari.
Selain itu, hadir pula Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.
Langkah percepatan penyiapan lahan huntap pascabencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemulihan masyarakat terdampak berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
