4 hours ago
8
Oleh: Fitriyan Zamzami
REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik bersenjata di Papua belum menunjukkan tanda benar-benar mereda. Dalam dua tahun terakhir, warga sipil tetap menjadi kelompok yang paling banyak kehilangan nyawa. Namun, jika pertanyaannya apakah jumlah korban jiwa meningkat dari 2025 ke 2026, jawabannya tidak sesederhana itu.
Data yang tersedia hingga September 2026 menunjukkan, belum ada bukti bahwa jumlah korban jiwa pada 2026 meningkat dibandingkan 2025. Akan tetapi, ada perubahan penting dalam komposisi korban: proporsi warga sipil yang tewas semakin besar.
Human Rights Monitor (HRM) mencatat 140 orang tewas dalam konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025. Korban terdiri atas 73 warga sipil, 38 anggota TNI/Polri, dan 29 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Dengan angka tersebut, warga sipil menyumbang sekitar 52 persen dari seluruh korban tewas pada 2025. HRM mencatat konflik berlangsung dalam sedikitnya 141 insiden bersenjata.
Angka itu berbeda dengan data Kepolisian Daerah Papua. Dalam catatan akhir 2025 yang diberitakan sejumlah media, Polda Papua menyebut 94 orang meninggal akibat aksi kelompok bersenjata. Rinciannya 64 warga sipil, sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, dan 15 anggota kelompok bersenjata.
Memasuki 2026, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 42 peristiwa kekerasan di Papua sepanjang semester pertama. Dari rangkaian peristiwa tersebut, sebanyak 59 orang meninggal dunia. Sebanyak 43 korban merupakan warga sipil, delapan anggota TNI/Polri, dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata.
Sementara Komnas HAM Papua yang dikutip Galeri Papua menyebut angka 163 korban konflik di Papua sejak Januari sampai September 2026. Angka itu tersebut terdiri dari 85 orang meninggal dan 78 luka. Komposisi korbannya adalah 124 warga sipil, 17 TPNPB, dan 22 TNI-Polri.
Episentrum kekerasan
Pola geografis juga menunjukkan bahwa kekerasan tidak tersebar secara merata. Pada 2025, HRM mencatat Yahukimo sebagai daerah dengan jumlah insiden bersenjata terbanyak, yakni 35 kejadian. Berikutnya Intan Jaya dengan 31 insiden dan Puncak dengan 23 insiden. Pegunungan Bintang tercatat 10 insiden, Dogiyai tujuh, Puncak Jaya enam, serta Teluk Bintuni dan Mimika masing-masing lima insiden.
Data ini penting karena jumlah insiden tidak sama dengan jumlah korban. Kabupaten dengan 30 insiden tidak otomatis memiliki korban tiga kali lebih banyak dibandingkan kabupaten dengan 10 insiden.
Namun, konsentrasi geografis tersebut menunjukkan bahwa konflik tetap bertumpu pada wilayah-wilayah tertentu, terutama kawasan pegunungan Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Di Intan Jaya, misalnya, konflik berulang sepanjang 2025 hingga 2026. Demikian pula Yahukimo dan Puncak.
Pada April 2026, Kabupaten Puncak kembali menjadi sorotan setelah peristiwa di Distrik Kembru yang menewaskan sedikitnya 12 warga sipil menurut catatan Komnas HAM. Sementara Kementerian HAM mencatat angka korban pada 15 orang.
Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi dua jenazah pilot Smart Aviation yang dibunuh kelompok separatis di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis (12/2/2026).
Korban sipil meningkat
Jika indikatornya proporsi korban sipil dipertimbangkan, maka terdapat perubahan yang patut diperhatikan. Pada 2025, sekitar separuh korban adalah warga sipil. Pada semester pertama 2026, hampir tiga dari setiap empat korban yang tercatat Komnas HAM merupakan warga sipil.
Artinya, meski belum terlihat kenaikan jumlah korban secara keseluruhan, warga sipil semakin mendominasi korban yang tercatat pada 2026. Patut dicatat, angka tahunan 2026 baru bisa dibandingkan secara utuh setelah seluruh data hingga Desember tersedia dengan metodologi yang konsisten.
Selain itu, harus dipahami bahwa angka korban bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat keluarga, komunitas, dan wilayah yang harus menanggung akibat dari kekerasan yang terus berulang.
