Mensesneg: PT Lembah Tidar Indonesia Bukan Punya Kader Gerindra

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab isu yang heboh di publik bahwa PT Lembah Tidar Indonesia milik kader Partai Gerindra.

Isu itu heboh seusai PT Lembah Tidar Indonesia menjadi perusahaan tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi untuk kepentingan orientasi kepemimpinan 505 kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ.

Prasetyo menegaskan, perusahaan itu bukanlah milik kader Partai Gerindra, dan fungsinya sebatas mengelola lokasi retreat yang dimiliki oleh Akademi Militer Magelang.

"Jadi waktu itu kan yang mengelola atas perintah waktu itu bapak presiden terpilih untuk persiapan, itu hanya pengelola aja. Pemilik lahan itu akademi militer. Jadi bukan (milik kader Gerindra)," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

"Jadi bukan (kader Gerindra), bukan. Sekarang dikerjasamakan itu kan untuk lapangan golf," tegasnya.

Ia juga menegaskan, biaya yang ditransfer ke pihak pengelola retreat itu seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah pusat atau APBN, bukan disetorkan oleh kepala daerah atau pemda masing-masing.

"Harusnya tidak ada, semua dari Kemendagri," ungkap Prasetyo.

Mengutip laporan CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat tentang Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

SE Mendagri nomor 200.5/629/SJ itu diteken Tito pada Kamis, 13 Februari 2025. SE itu menyatakan anggaran retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

Surat ini juga untuk mengoreksi SE Mendagri sebelumnya yang bernomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025. Sebelumnya SE pada 11 Februari itu menyatakan pembiayaan retreat kepala daerah ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemda, namun SE terbaru menyatakan sepenuhnya dibiayai APBN.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto telah membenarkan surat edaran terbaru yang diteken Tito pada hari ini.

"Betul," kata Bima, Kamis (13/2).

Bima mengatakan agenda pembekalan pada 21-28 Februari itu akan diambil dari anggaran Kemendagri, karena pihaknya memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.

"Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," kata dia.

(arj/haa)

Next Article Prabowo Makan Siang Bareng Ketum Parpol di Istana, Ini yang Dibahas!