2 hours ago
3
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, Bayangkan sebuah negara punya pejabat khusus pengurus agama. Jabatannya di puncak tertinggi. Sangat tinggi, dengan puluhan ribu pejabat dan karyawan di bawahnya yang digaji dengan uang pajak dari rakyat. Tugasnya bukan sekadar mengurus birokrasi, melainkan mengurus ibadah suci jutaan manusia.
Lalu pada akhirnya, setelah proses pemeriksaan berbulan-bulan sejak 1 September 2025, tim jaksa di pengadilan membacakan dakwaan mengejutkan. Mereka mendakwa pejabat itu menyiapkan uang satu juta dolar untuk memengaruhi lembaga negara yang sedang mengusut kebijakannya. Seluruh dunia menyaksikan live di Youtube.
Nama pejabat itu Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, jaksa KPK mendakwa Yaqut yang berseragam kuning tahanan KPK nomer 129, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Itulah sidang perdana baginya atas tuduhan korupsi dalam ibadah suci haji.
Jaksa menyebut Yaqut menyuruh lingkaran dekatnya menyiapkan uang USD 1 juta melalui staf khusus demi memengaruhi hasil Pansus Angket Haji DPR. Pihak Yaqut tentu membantah tuduhan ini. Karena proses hukum baru mulai, hakimlah yang nanti menentukan kebenarannya.
Namun, kasus ini menarik kita ulas dari sudut hukum dan agama yang kita tahu tidak cuma mengajari salat, puasa, zakat, dan haji. Agama juga mengatur urusan uang, amanah, dan keadilan. Agama melarang keras orang membeli keputusan dengan harta dan melarang pejabat mengambil hal yang bukan haknya. Bla-bla-bla.
Jaksa menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari pembagian 20 ribu kuota haji tambahan. Yaqut membagi kuota itu menjadi dua. Ia pilah, 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan kuota haji khusus cuma 8 persen.
Angka 50 dan 8 ini bukan sekadar hitungan matematis. Bagi calon jemaah, angka adalah nomor antrean dan jalan nasib. Orang-orang menabung puluhan tahun demi berangkat haji. Ada yang menjual sawah, menyisihkan uang belanja, dan menunggu hingga usia senja. Eh, saat tiba gilirannya haji, sang pejabat mencoret namanya.
Bagi rakyat, saat pejabat mempermainkan kuota haji, ia sedang mempermainkan harapan hidup manusia. Panitia Khusus Haji DPR tahun 2024 menemukan dugaan pelanggaran ini dan meminta sistem penetapan kuota menjadi lebih terbuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun memeriksa, negara rugi Rp622 miliar dari kasus ini.
Angka Rp622 miliar itu besar. Itu cukup untuk memberi makan rakyat miskin, membangun puluhan pesantren, atau membiayai rumah sakit. Namun di kasus ini, kerugian muncul dari urusan ibadah haji. Ibaratnya, orang menjual payung kepada warga yang kehujanan, lalu memakai uangnya untuk membeli payung sendiri.
Jaksa mendakwa Yaqut memakai dua staf khusus untuk memengaruhi Pansus DPR, sementara travel haji tertentu memanfaatkannya lewat praktik jual-beli kuota. Jika tuduhan ini terbukti di pengadilan, kita tidak sedang melihat kesalahan administrasi biasa. Kita sedang melihat pengkhianatan amanah.
Al-Qur'an sudah lama memberi peringatan tegas, "Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jangan menyuap penguasa untuk merebut hak orang lain" (QS al-Baqarah: 188). Ayat ini menyebut uang dan kekuasaan sekaligus. Al-Qur'an paham bahwa manusia kerap kalah oleh godaan uang dan jabatan.
Uang bisa membeli pengaruh, sedangkan jabatan bisa membuka pintu kejahatan. Saat keduanya menyatu tanpa rasa takut kepada Tuhan, hukum akan hancur. Rasulullah juga mengutuk keras pemberi dan penerima suap. Uang sebenarnya bukan benda haram. Ia jadi masalah saat orang memakainya untuk membelokkan kebenaran.
Hukum negara menilai kesalahan berdasarkan bukti di lembar kertas. Namun agama mengingatkan adanya Pengadilan Agung yang tidak butuh saksi palsu atau dokumen rekayasa. Sebab itulah, Islam memandang jabatan sebagai beban amanah, bukan kemewahan (QS An-Nisa: 58).
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
