Foto ilustrasi kekerasan pada anak/anak, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA— Kasus dugaan penganiayaan massal di Daycare Little Aresha Yogyakarta kini memasuki babak baru dengan intervensi langsung dari pemerintah pusat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengerahkan tim khusus untuk melakukan verifikasi lapangan guna mengusut tuntas diskriminasi serta kekerasan yang menimpa puluhan balita di fasilitas tersebut.
Langkah cepat ini diambil seusai munculnya laporan memprihatinkan mengenai nasib 53 anak yang diduga menjadi korban kekerasan dari total 103 anak yang dititipkan. Tim dari Kementerian HAM dilaporkan telah berada di lokasi untuk mengumpulkan data akurat yang akan menjadi dasar tindakan hukum selanjutnya.
“Hari itu juga saya perintahkan tim Kementerian HAM turun ke cek dan mereka sudah datangi, dan saya tinggal tunggu laporan masuk hari ini,” tegas Pigai di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Penyelidikan mendalam ini difokuskan pada praktik diskriminasi yang disinyalir telah mengakar sejak daycare tersebut beroperasi setahun lalu. Saat ini, pihak kementerian tengah menunggu hasil pemeriksaan komprehensif dari Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk segera dirilis ke publik.
Pigai menjelaskan bahwa laporan tersebut sangat krusial untuk menentukan langkah lanjutan, baik dari sisi penegakan hukum bagi pengelola maupun rekomendasi kebijakan nasional. "Tinggal laporan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah hari ini masuk dan kita akan sampaikan melalui rilis terkait dengan daycare," tambahnya.
Skandal di Daycare Little Aresha ini sebelumnya meledak setelah aparat kepolisian melakukan tindakan tegas di lokasi pada Jumat (24/4). Temuan awal mengenai puluhan anak yang mengalami trauma fisik dan mental menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap izin operasional tempat penitipan anak.
Isu keamanan di ruang penitipan anak ini juga mendapat perhatian khusus dari kepala negara. Pigai menyebutkan bahwa Presiden secara eksplisit meminta adanya pembenahan total pada sistem layanan penitipan anak di seluruh Indonesia guna menjamin keamanan generasi penerus.
“Presiden sendiri sudah menyatakan akan memberi perhatian terkait dengan daycare,” ungkap Pigai menekankan pentingnya agenda perlindungan anak tersebut.
Menurutnya, kecepatan dalam merespons laporan dan verifikasi langsung di lokasi kejadian adalah kunci utama dalam melindungi kelompok rentan. Pemerintah tidak ingin kasus serupa berulang dan berkomitmen memperketat sistem pengawasan terhadap seluruh penyedia jasa daycare.
Diharapkan, hasil investigasi ini tidak hanya berujung pada sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menjadi momentum perbaikan regulasi yang lebih ketat. Hal ini penting agar para orang tua di Yogyakarta dan kota lainnya merasa aman saat menitipkan buah hati mereka di fasilitas pendidikan nonformal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
