5 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu integritas di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) muncul jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diagendakan pada tahun ini. Isu itu dikhawatirkan menggerus kepercayaan publik terhadap PBNU.
Tokoh muda NU, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menyatakan muktamar tidak boleh sekedar menjadi ajang pergantian kepemimpinan saja. Gus Lilur ingin muktamar jadi momentum memulihkan arah moral organisasi.
“Kalau hanya ganti orang tanpa ganti nilai, itu bukan pembaruan, tapi pengulangan masalah lama. Muktamar harus menjadi arena koreksi moral,” kata Gus Lilur dalam keterangannya pada Kamis (23/4/2026).
NU sebelumnya bakal memulai rangkaian Muktamar lewat Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026. Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menganggap agenda itu sebagai upaya “membuka lembaran baru” perjalanan organisasi.
Tapi, Gus Lilur memandang lembaran baru itu hanya bermakna kalau diimbangi standar integritas tinggi sepanjang proses regenerasi kepemimpinan. Gus Lilur mengusung prinsip Abuktor (Asal Bukan Koruptor) sebagai batas minimal dalam menentukan calon pemimpin PBNU ke depan.
“NU ini bukan sekadar organisasi, tapi jaringan kepercayaan sosial umat. Kalau integritas runtuh, yang rusak bukan hanya struktur, tapi juga kepercayaan publik,” ujar Gus Lilur.
Gus Lilur memandang saat ini PBNU dihadapkan krisis kepercayaan yang salah satunya dipicu oleh masalah tata kelola haji. Walau proses hukum masih berjalan, ia menyebut dampaknya sudah terasa pada persepsi publik.
“Dalam konteks ini, pengurus yang terindikasi atau terseret praktik korupsi secara etis tidak punya dasar kuat untuk melanjutkan kepemimpinan,” ujar Lilur.
Lilur juga mengkhawatirkan potensi praktik politik uang dalam proses menuju Muktamar. Lilur prihatin kalau ada penggunaan sumber daya demi membeli dukungan karena hanya merusak marwah forum ulama.
“Kalau Muktamar berubah jadi arena transaksi, NU kehilangan ruhnya. Itu yang harus dicegah,” ujar Lilur.
Gus Lilur menegaskan NU berpeluang kehilangan legitimasi sosial kalau tak diiringi komitmen berintegritas.
“Jadi sebelum bicara siapa yang memimpin, pastikan dulu satu hal: pemimpin itu bersih. Abuktor itu bukan slogan, tapi syarat minimum,” ucap Gus Lilur.
Selain itu, Gus Lilur mempersilahkan keterlibatan berbagai kelompok untuk mengambil peran di PBNU asalkan menjunjung integritas. Lilur berharap pendekatan meritokrasi diutamakan dalam menentukan kepemimpinan.
“Silakan siapa pun, dari PMII, HMI, GMNI, bahkan dari luar NU sekalipun, kalau punya komitmen dan mau berkhidmat. Yang penting satu yaitu bersih dan berintegritas. Muktamar 2026 harus jadi titik balik untuk memulihkan kepercayaan publik dan menegaskan kembali NU sebagai kekuatan moral,” ucap Lilur.
