2 months ago
30
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memastikan efisiensi anggaran belanja kementerian tidak akan membuat hak-hak para aparatur sipil negara (ASN) hingga pelayanan ke masyarakat terganggu.
Didasari pada anggaran yang diefisienkan hanya sebatas belanja barang dan modal, bukan termasuk belanja pegawai dan belanja sosial atau bansos.
"Fokusnya adalah pada belanja operasional dan non-operasional, seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Berikut ini daftar lengkap janji menteri soal efisiensi tak pengaruhi hak-hak ASN dan pelayanan ke masyarakat:
1. Gaji ASN dan Layanan Publik tak Terpengaruh
Gaji para ASN pun Sri Mulyani pastikan tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran itu, termasuk di Kementerian Keuangan yang dipimpinnya.
"Jadi gajinya sendiri tidak terpengaruh tapi yang mengurusi untuk gaji itu diturunkan sehingga proses administrasinya dan juga implikasi dari SDM-nya menurun," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani pada kesempatan itu juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang akan menjadi budaya kerja baru di tiap K/L tidak akan mengorbankan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal.
"Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan," tutur Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan sendiri melakukan efisiensi anggaran senilai Rp 8,99 triliun dari total pagu pada 2025 sebesar Rp 53,19 triliun. Dengan begitu pagu anggaran belanja Kemenkeu kini Rp 44,20 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu'ti juga menjanjikan proses pemangkasan anggaran ini tidak akan mengganggu hak-hak para ASN, sebagaimana juga telah ditegaskan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat rapat rekonstruksi anggaran efisiensi di Kemensetneg pada 11 Februari 2025.
Efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sendiri mencapai Rp 7,27 triliun, dari semula pagu anggarannya Rp 33,5 triliun menjadi Rp 26,27 triliun.
"Prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, yaitu hak ASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi," ujar Mu'ti saat rapat dengan Komisi X DPR.
2. Beasiswa tak kena efisiensi
Sementara itu, terkait pemberian beasiswa kepada para mahasiswa, dipastikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) juga tidak akan terganggu, meskipun kementerian itu terkena pemangkasan anggaran Rp 14,3 triliun dari pagu Rp 56,6 triliun.
Sekjen Kemendikti-Saintek, Togar M Simatupang telah memastikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa DIK tidak terdampak kebijakan efisiensi. Ia memastikan beasiswa tidak termasuk dalam objek program efisiensi.
"Belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi," kata Togar.
Menteri Agama Nasaruddin Umar ikut menjanjikan bahwa pemangkasan anggaran di kementeriannya tidak akan membuat pembayaran gaji dan tunjangan, bansos dan beasiswa Kemenag hingga penyelenggaraan haji terganggu.
Kementerian Agama terkena pemangkasan anggaran senilai Rp 12,31 triliun dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 78,55 triliun. Hal ini menyebabkan pagu akhir untuk belanja sepanjang 2025 senilai Rp 66,23 triliun.
"Seperti pembayaran gaji dan tunjangan, bantuan sosial untuk Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia, penjaminan penyelenggaraan ibadah haji 2025 M/1446 H, dan beberapa prioritas tematik nasional tetap dipertahankan," ujarnya.
3. Layanan internet tak terganggu
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut memastikan, pemangkasan anggaran di kementeriannya yang sebesar Rp 3,84 triliun dari total pagu Rp 7,73 triliun tidak membuat layanan internet menjadi bermasalah.
"Layanan publik Kemkomdigi dapat terus berlanjut antara lain penyedia layanan publik berupa infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet, layanan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional, pusat monitoring telekomunikasi," kata Sekjen Komdigi, Ismail.
4. Hak-hak napi tak terpangkas
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemangkasan anggaran di kementeriannya yang mencapai Rp 4,49 triliun dari total pagu Rp 15,96 triliun tak akan membuat layanan kepada para narapidana terganggu.
"Kita hanya potong di belanja modal sama belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR.
5. Layanan transportasi tak akan bermasalah
Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kementerian yang anggarannya terkena pangkas di atas 50%. Nilai pemangkasan anggaran Kemenhub mencapai Rp 17,87 triliun dari total pagu Rp 31,45 triliun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, efisiensi itu tidak akan membuat subsidi di sektor transportasi bermasalah seperti layanan kewajiban publik atau public service obligation atau PSO.
"Penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain itu, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas," tuturnya.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Pengusaha Nilai Efisiensi Anggaran Tak Selamanya Negatif
Next Article Menko Airlangga Buka-bukaan Kondisi Kemiskinan di Indonesia, Simak!
