ODOL Tak Terkendali, Ekonomi RI Terancam-Kecelakaan di mana-mana

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diminta segera bertindak menyelesaikan persoalan kendaraan kelebihan muatan alias ODOL (over dimension over loading). Jika tidak, target pemerintah yang membidik pertumbuhan ekonomi 8% bisa terancam alias tak tercapai.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, Kamis (23/1/2025). Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang berkisar 5% saja, ujarnya, keberadaan kendaraan ODOL telah merugikan Indonesia secara signifikan.

"Seiring pertumbuhan kendaraan ODOL yang masih mencapai angka di bawah 5%, Indonesia sudah mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa," kata Darmantoro dalam keterangannya.

"Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?" tukasnya.

Dia pun membandingkan Indonesia dengan negara lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Negara itu, ujarnya, mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian.

"Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh," katanya.

"Transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis," tambah Darmantoro.

Dia pun meminta Presiden segera lakukan Rapat Kabinet Terbatas darurat antara Presiden dengan Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan , Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri BUMN, dan POLRI.

"Kecelakaan transportasi darat, terutama yang melibatkan bus pariwisata dan truk, terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan. Kondisi ini telah mencapai tahap darurat yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," ucapnya.

"Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan (Menhub) segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan keselamatan transportasi darat," ujar Darmantoro.

Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menambahkan, kecelakaan akibat ODOL sering kali hanya menyeret supir ke meja hijau.

"Sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman. Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya," katanya.

Sementara itu, Darmantoro mengatakan, tanpa langkah tegas dan sistemik, tukasnya, keselamatan transportasi darat di Indonesia akan terus memburuk, menelan lebih banyak korban, dan menimbulkan kerugian dalam segala aspek yang tidak terukur.

"Pada akhirnya akan menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi 8%. MTI mendesak pemerintah untuk menjadikan keselamatan transportasi darat sebagai prioritas nasional demi menyelamatkan nyawa dan masa depan bangsa. Tuntas, tidak ada kompromi lagi," kata Darmantoro.

"Presiden harus memimpin langsung sebuah hajatan nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh. Pedoman ini harus disepakati dan dipatuhi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat," tegasnya.

(dce/dce)

Next Article Video: Konvoi Bantuan Makanan Ke Gaza Dijarah, 98 Truk Hilang Dicuri