Pakar Tunjuk Hidung 2 Kementerian Biang Kerok RI Gagal Atur Truk ODOL

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Satgas Darurat Keselamatan Transportasi Darat, diketuai TNI. Dia juga menyoroti kegagalan pemerintah melarang truk kelebihan muatan, dan menunjuk penyebab di baliknya.

Djoko mengatakan, kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 di Bogor, Selasa (4/2/2025) malam lalu menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah pada keselamatan.

"Kecelakaan truk di jalan raya yang kerap dinilai terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan," katanya, dikutip Senin (10/2/2025).

Padahal, imbuh dia, selain kompetensi pemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi.

"Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah," sebut Djoko.

"Permasalahan tabrakan beruntun yang berulang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih (overload over dimension/ ODOL) tidak pernah mendapatkan solusi dari negara. Kejadian seperti ini merupakan akumulasi carut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia," cetusnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat. Dia berharap pemerintah tidak berlama-lama sampai harus menunggu jatuhnya korban-korban berikutnya.

Dia pun mengutip pernyataan Ketua Umum MTI Tory Damantoro, "Jika masalah ini terus diabaikan, masyarakat akan terus hidup dalam kecemasan dan harus mempertaruhkan nyawa setiap kali menggunakan moda transportasi darat. Kita tidak harus menunggu ada pejabat atau keluarga pejabat yang menjadi korban, sudah banyak nyawa hilang, sehingga harus segera dibenahi."

Apalagi, sambungnya, KNKT juga telah merekomendasikan pembentukan Forum Khusus Pemberantasan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melibatkan seluruh lembaga/kementerian yang terkait di bidang keselamatan jalan, infrastruktur jalan, keamanan, hukum, perindustrian, sosial, perdagangan, politik dan perekonomian.

"Menghapus truk ODOL adalah keharusan bukan pilihan. Indonesia akan terus mengalami kerugian ekonomi dan meningkatnya angka kecelakaan. Kepercayaan publik terhadap tata kelola transportasi akan semakin merosot," kata Djoko.

Biang Kerok Truk ODOL Masih Beroperasi

Djoko mengatakan, permasalahan tabrakan beruntun yang berulang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih (ODOL) tidak pernah mendapatkan solusi dari negara.

"Kejadian seperti ini merupakan akumulasi karut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia," tukasnya.

Dia pun blak-blakan menunjuk penyebab di balik masih sulitnya penanganan truk-truk ODOL.

"Sejak 2017, Ditjenhubdat Kemenhub mulai membenahi persoalan truk ODOL. Akan tetapi selalu gagal, karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran inflasi naik. Namun tidak ada upaya dari ketiga institusi tersebut untuk mengusulkan program membenahi masalah ODOL, selain menolak dan menakut-nakuti dengan isu inflasi," beber Djoko.

(dce/dce)

Next Article Banyak Diprotes Pengusaha Tekstil, Permendag 8 Akan Direvisi