Pantas Banyak Broker Properti Nakal, Asosiasi Tunjuk Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal menaikkan izin agen properti atau Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) dari resiko rendah menjadi menengah ke tinggi. Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Clement Francis mengungkapkan, selama ini pemerintah justru melakukan kesalahan, yang menjadi biang kerok banyak penipuan jual beli properti bermunculan.

Namun, imbuh dia, saat ini sudah ada pembahasan antara pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dengan asosiasi broker. Dari pembahasan yang terjadi, pemerintah bakal merevisi PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Sudah masuk di Kemenko Ekonomi semoga di kuartal I keluar. Kami menunggu aturan PP 5 yang baru bahwa setiap marketing properti wajib bersertifikasi, setiap orang, ini yang kami tunggu surat revisi dari PP 5," kata Clement kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/2/2025).

Adanya regulasi ini bakal menempatkan transaksi jual beli properti menjadi berisiko menengah-tinggi sehingga agen properti yang mau melakukan transaksi harus ada sertifikasi, tujuannya demi meminimalisir kejadian penipuan oleh broker yang tidak jelas. Seperti kejadian yang belakangan ini viral, penggusuran rumah warga di perumahan di Tambun, Bekasi, meski telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

"Kalau regulasinya benar dan ngaturnya benar bahwa semua jual beli proses transaksi melewati broker yang berlisensi pasti nggak akan terjadi, karena itu yang jual pasti perantara-perantara nggak jelas, yang penting dia bisa jual, yang penting dapat komisi, makanya ini harus diatur pemerintah, kalau nggak diatur pemerintah nggak akan tuntas," sebut Clement.

Dengan adanya agen property yang jelas maka ruang penipuan di bidang ini diharapkan bisa dipersempit, alhasil kasus sertifikat ganda seperti di Tambun Bekasi juga bisa diminimalisir.

"Kalau risiko rendah artinya akan terjadi banyak masalah, jadi memudahkan setiap orang (menjadi broker). Tapi industri broker sangat sensitif dengan kasus tanah, penipuan, itu yang kita minta ke pemerintah untuk menaikkan risiko bisnis kita. Malah pemerintah salah, kenapa industri kami ditaruhnya rendah, ini bagus supaya menertibkan dan buat iklim ini bagus teratur," ujar Clement.

(dce)

Next Article Wujudkan Masyarakat Punya Rumah, Pemprov DKI Jakarta Bebaskan BPHTB