3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, SIMPANG EMPAT, – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah menggelar 66 kali gerakan pangan murah hingga saat ini. Langkah ini diambil untuk menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, dengan dukungan dari Bank Indonesia Sumbar, Bank Nagari, BRI, dan BSI Cabang Pasaman Barat.
"Kegiatan tersebut didukung oleh Bank Indonesia Sumbar, Bank Nagari, BRI, dan BSI Cabang Pasaman Barat," kata Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail saat Seminar Inflasi di Simpang Empat, Jumat.
Pemkab Pasaman Barat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. "Pemkab Pasaman Barat juga bersama BPS telah melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di pasar, warung, dan penggilingan. Hasilnya, ketersediaan pangan di Pasaman Barat relatif aman untuk dua bulan ke depan," katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan harga dari Januari hingga Oktober 2025, sejumlah komoditas pangan strategis mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah naik 54,7 persen, cabai rawit naik 37,5 persen, telur ayam naik 3 persen, dan beras naik 2,2 persen. "Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh rendahnya produksi pangan, gagal panen di beberapa sentra produksi, serta meningkatnya biaya transportasi," tambahnya.
Penanaman Cabai untuk Ketahanan Pangan
Untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan, selain mengadakan gerakan pangan murah, Pemkab Pasaman Barat juga melakukan gerakan penanaman cabai dalam polibag melalui penyuluh pertanian di 11 kecamatan. "Penanaman cabai ini dijadikan lomba antarnagari (desa) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan lokal. Kita juga menyalurkan bantuan pekarangan pangan bergizi dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani di Kecamatan Pasaman," katanya.
Pemahaman Inflasi di Masyarakat
Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti menjelaskan bahwa inflasi adalah indikator penting kesehatan ekonomi. "Inflasi ibarat suhu tubuh manusia. Selama berada pada tingkat yang wajar, ekonomi berjalan sehat. Namun jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi," katanya.
Seminar bertemakan "Kupas tuntas inflasi: Dari pasar ke kebijakan" bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyebab, dampak, dan strategi pengendalian inflasi. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah pertukaran informasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah.
"Dengan kolaborasi yang solid antar instansi, khususnya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kita berharap kebijakan pengendalian harga dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat," ujarnya.
Seminar itu dihadiri oleh unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
