4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Setiap tahun, ratusan ribu keluarga kehilangan sosok pekerja yang jadi tulang punggung mereka. Ada di antaranya yang tutup usia akibat kecelakaan kerja, ada juga yang meninggal dunia karena sakit yang diderita.
Menghadapi kondisi ini, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mereka. Namun, jaminan sosial tersebut tak cukup hanya berupa manfaat rupiah tapi juga, harus ada pendampingan bagi keluarga pekerja agar bisa kembali berdaya.
Pemerintah Kota Bandung pun mendukung program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (Peka) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sebagai upaya mendorong penerima manfaat dan ahli waris agar mampu mengelola santunan secara produktif dan berkelanjutan.
Pemkot Bandung menggelar kegiatan bertajuk 'Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan' di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/18/2026). Hadir, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, serta jajaran pemerintah daerah dan peserta penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Peka. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang produktif dan mandiri.
“Jaminan sosial tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk produktif, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Iskandar.
Iskandar menilai, kesejahteraan masyarakat tidak dapat dibangun pemerintah sendirian. Namun, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.
Melalui program Peka, kata dia, penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan santunan maupun manfaat jaminan sosial diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi, termasuk melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha.
“Pemerintah Kota Bandung tentu akan terus mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk tumbuh. Kita ingin masyarakat Bandung tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan yang aktif, produktif dan mandiri,” katanya.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Ia menilai santunan yang diterima ahli waris dapat menjadi modal awal untuk membangun usaha, sehingga manfaat jaminan sosial tidak berhenti pada pemberian santunan.
“Kami sangat apresiasi dan mendukung program ini sehingga kita berharap bisa menumbuhkan tenaga kerja mandiri baru, wirausaha baru yang akan menjadi sokoguru perekonomian bangsa,” ujar Yassierli.
Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan kepada para penerima manfaat. Kementerian juga memiliki berbagai program pelatihan tenaga kerja mandiri dan vokasi yang dapat dikolaborasikan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menhatakan PEKA dibuat sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan manfaat yang diterima pekerja maupun ahli waris. BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan manfaat tersebut tidak hanya memberikan ketahanan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bekal untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Kami melihat bagaimana manfaat yang diterima peserta ini bisa menjadi produktif. Kami khawatir kalau tidak dilakukan pendampingan dan pembekalan, manfaat yang diterima hanya menjadi konsumtif. Karena itu, melalui PEKA kami ingin mendorong shifting dari konsumtif menjadi produktif, dari menerima manfaat menjadi memiliki daya, dan pada akhirnya menjadi mandiri,” ujar Saiful.
Menurutnya, keberhasilan PEKA bukan semata diukur dari jumlah pelatihan maupun peserta, melainkan dari kemampuan penerima manfaat untuk menjadi produktif, memperoleh penghasilan, dan kembali mandiri. Sebanyak 1.426 penerima manfaat mengikuti rangkaian kegiatan PEKA yang digelar serentak di 45 titik seluruh Indonesia.
Pemberdayaan yang diberikan, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan peserta serta potensi ekonomi di masing-masing daerah. Bentuknya dapat berupa peningkatan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, digital marketing/content creator, kuliner/tata boga, kerajinan/handycraft, florist, barista, laundry, make up, menjahit, reseller, serta pelatihan usaha lainnya sesuai potensi daerah.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai mitra strategis lainnya.
“Harapannya kegiatan ini benar-benar menjadi kegiatan bersama. Karena itu kami berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, komunitas, dan ekosistem lainnya untuk bersama-sama memberdayakan ekonomi dan kemandirian para penerima manfaat. Bahkan, kita berharap nantinya mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Saiful.
Memperluas Makna Perlindungan Jaminan Sosial
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Deni Yusyulian, menegaskan bahwa PEKA menjadi bagian dari upaya memperluas makna perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan.
Menurutnya, pemberdayaan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas penerima manfaat agar mampu melihat peluang, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta memiliki kepercayaan diri untuk mengambil peran dalam menggerakkan perekonomian di lingkungannya.
“PEKA bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi bagaimana kita membuka akses dan kesempatan agar penerima manfaat dapat melihat potensi yang ada di sekitarnya," katanya.
Deni mengatakan, pihaknya ingin mereka memiliki kemampuan untuk berkembang, baik bagi yang ingin membangun usaha, ataupun menambah skill untuk lebih siap masuk dalam dunia kerja dan memberikan dampak yang lebih luas bagi keluarga maupun lingkungan. "Dengan demikian, perlindungan yang diberikan dapat menjadi bagian dari proses membangun masa depan yang lebih baik,” kata Deni.
