2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan data akhir 2025, kepesertaan JKN di Kota Cimahi mencapai 574 ribu jiwa atau 98,25 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,53 persen.
Jumlah kepesertaan itu membawa Kota Cimahi di bawah kepemimpinan Ngatiyana-Adhitia Yudisthira meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 Kategori Pratama. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, dari total warganya yang sudah terkover program JKN, 100.564 jiwa di antaranya masuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja BPJS Kesehatan yang dibayarkan dari APBD Kota Cimahi. Sehingga warga berhak mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan.
"Tentunya ini komitmen kami memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga. Capaian ini bukan titik akhir. Masih banyak yang harus disempurnakan agar layanan kesehatan benar-benar merata, berkualitas, dan berkelanjutan," ujar Ngatiyana, Kamis (5/3/2026).
Ngatiyana menekankan, predikat UHC tidak semata-mata berfokus pada angka kepesertaan, melainkan juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan tanpa hambatan finansial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
"Dengan status UHC, masyarakat Kota Cimahi bisa mengakses layanan kesehatan mulai dari fasilitas tingkat pertama hingga rujukan tanpa perlu khawatir terhadap biaya," kata Ngatiyana.
Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan UHC melalui penguatan pembiayaan kesehatan, peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan, serta pemutakhiran data kepesertaan secara berkala.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, antara lain pembangunan Puskesmas Cibeureum, pengembangan Unit Pengelola Darah RSUD Cimahi, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), serta pengoperasian layanan puskesmas 24 jam, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
"Harapannya ini menjadi pemacu semangat bagi Kota Cimahi meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendorong pencapaian kategori lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujar Ngatiyana.
Ngatiyana melanjutkan, jaminan pelayanan kesehatan ini merupakan komitmen dirinya yang sudah setahun memimpin bersama Adhitia Yudisthira.
Satu tahun pertama kepemimpinan, Ngatiyana-Adhitia memilih kerja lewat jalur senyap namun terasa menghadirkan kebijakan yang perlahan menyentuh keseharian warga. Dari layanan kesehatan yang makin terjangkau, birokrasi yang lebih tertib, hingga ruang kota yang kian tertata dan ramah bagi masyarakat.
Kinerja setahun Pemkot Cimahi yang memuaskan
Kinerja mereka pun masuk radar Lembaga Kajian dan Survei Indonesia Strategic Institute (Instrat) yang merilis hasil survei tingkat kepuasan publik Hasilnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja keduanya.
Survei dilakukan pada 12-15 Februari 2026, dengan sampel terpilih sebanyak 450 responden yang mewakili seluruh kelurahan di Kota Cimahi. Survei menggunakan metode wawancara face to face interview dengan Margin of Error 4,57 persen.
Direktur Politik Instrat, Henry Baskoro mengungkapkan, kepuasan masyarakat Kota Cimahi terhadap kepemimpinan Ngatiyana sebesar 85,6 persen. Sementara yang menyatakan tidak puas 5,8 persen, dan sisanya tidak tahu atau tidak jawab sebesar 8,6 persen.
"Kemudian untuk wakilnya, kepuasan masyarakat sebesar 89,6 persen. Sementara yang menyatakan tidak puas sebesar 4,9 persen, lalu sisanya tidak tahu atau tidak jawab sebesar 5.5 persen," ungkap Henry.
Secara kelembagaan, masyarakat juga menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Pemerintahan Kota (Pemkot) Cimahi selama satu tahun belakangan dengan tingkat kepuasan 82,7 persen, 9,8 persen tidak puas, dan 7,5 persen sisanya tidak tahu atau tidak jawab.
Terkait responsifitas Pemkot saat ini jika dibandingkan pemerintahan Kota Cimahi periode sebelumnya, 76,7 persen responden menilai respons Pemkot Cimahi saat ini semakin baik, 21,7 persen menilai sama saja, dan 1,6 persen menilai semakin buruk.
