1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmen dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kantor Gubernur Sumut, Senin.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan bahwa SKB ini menjadi payung hukum dan landasan regulasi yang krusial dalam perencanaan program. "SKB ini menjadi payung hukum, dan landasan regulasi dalam perencanaan," ujar Surya usai menyaksikan penandatanganan tersebut.
Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa SKB ini secara spesifik ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Sumatera Utara. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kekerasan.
Data Kekerasan di Sumut Meningkat
Urgensi penguatan program ini tidak terlepas dari data mengkhawatirkan yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumatera Utara menjadi korban kekerasan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 1.822 korban.
Dari total korban kekerasan pada 2025, mayoritas atau sekitar 68,8 persen merupakan anak-anak. Rinciannya meliputi 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, serta 615 perempuan dewasa. Data ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk segera bertindak.
Payung Hukum Penganggaran Nasional
Penandatanganan SKB Tiga Menteri ini dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya menekankan bahwa SKB tersebut menjadi dasar penganggaran program perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan secara nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak bukan hanya agenda nasional, melainkan juga perhatian utama dunia internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Bapak Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," ucap Tito.
Untuk implementasinya, Tito berharap seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat memasukkan program Ruang Bersama Indonesia ke dalam rencana program kerja mereka pada tahun 2027 mendatang.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
