Pengusaha: Pemerintah Tak Fokus Urus Pariwisata! Kemenpar Bilang Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, sektor industri pariwisata masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, pariwisata sering diperlakukan seperti 'aksesoris' atau hanya pelengkap dalam strategi pembangunan nasional, bukan sebagai sektor utama yang perlu diperkuat.

"Kita menyadari bahwa negara selalu pada kondisi yang tidak ideal untuk menempatkan pariwisata sebagai prioritas. Selalu ditaruhnya itu sebagai aksesoris. Tapi itu bukan alasan untuk berkecil hati," kata Hariyadi dalam Musyawarah Nasional PHRI, dipantau secara daring, Selasa (11/2/2025).

Menanggapi kritik tersebut, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rizki Handayani Mustafa mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan restrukturisasi dan reformasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

"Saat ini memang pemerintah bisa dibilang sedang melakukan restrukturisasi atau reformasi terkait dengan semua sektor, termasuk di dalamnya pariwisata. Kami juga sebenarnya sedang berjuang Pak, untuk menempatkan pariwisata itu sebagai prioritas, dan ini perjuangan kita bersama-sama," kata Rizki.

Ia menekankan, dengan adanya Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah sebenarnya telah menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan kedua sektor ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa dua sektor ini adalah sektor yang penting. Karena di dalam strategi atau program Bapak Presiden sekarang, baik pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah sektor yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Rizky tak menampik selama ini industri pariwisata masih sering dianggap sebagai objek, bukan sebagai pilar ekonomi yang harus diperkuat secara menyeluruh.

"Ternyata sektor industri ini masih dianggap sebagai objek, padahal seharusnya industri pariwisata itu sendiri adalah pilar pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Karena itu, Kemenpar kini berupaya mendorong transformasi industri pariwisata ke arah yang lebih strategis, termasuk mengembangkan pariwisata berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kemudian, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi agar industri pariwisata memiliki nilai tambah di dalam negeri. Serta, mendorong investasi di sektor-sektor baru, seperti wellness tourism, glamping, dan experience travel.

Adapun salah satu tantangan terbesar dalam memperkuat industri pariwisata, lanjut Rizky, adalah kurangnya data yang mencerminkan kontribusi riil sektor ini dalam PDB nasional. Saat ini, penghitungan PDB pariwisata masih terbatas pada sektor Akomodasi, Makan, dan Minum (Akmamin) yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal, ada banyak subsektor lain yang seharusnya ikut dihitung, seperti bisnis villa, homestay, apart hotel, taman rekreasi, wahana hiburan, wellness resort dan glamping.

"Saat ini PHRI yang terdaftar kebanyakan masih hotel berbintang dan non-bintang. Sementara sektor lain seperti villa dan apart hotel belum masuk hitungan PDB. Ini yang perlu kita perbaiki," kata Rizky.

Untuk itu, Kemenpar sedang mengusulkan adanya pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) agar cakupan data lebih luas dan mencerminkan kontribusi sebenarnya dari industri pariwisata.

(dce)

Next Article Korupsi Timah Bawa Petaka di Bangka Belitung, Ratusan Orang Korban