Penjelasan Lengkap Menhub Soal WFA, Tito Ingatkan Lagi Tragedi Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi menyampaikan rencana penerapan sistem bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) alias tak perlu ngantor sebagai strategi untuk mengurangi lonjakan pemudik di musim libur Lebaran 2025.

Untuk itu, Dudy mengaku tengah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan WFA. Barulah, kata dia, rencana pelaksanaan WFA itu akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, ujarnya, belum ada keputusan mengenai tanggal mulai diberlakukannya WFA, tanggal 24 atau 26 Maret 2025. 

"Masih rembukan dulu karena masing-masing kementerian kan punya pertimbangan. Makanya dari Kementerian Penghubungan jauh-jauh hari menyampaikan ini. Supaya masing-masing kementerian dan lembaga bisa berhitung atau bisa mereview apa yang menjadi usulan dari Kementerian Penghubungan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia saat ditemui usai rapat di Kemendagri, Senin (17/2/2025).

Dudy menambahkan, salah satu aspek penting yang dipertimbangkan pemerintah adalah dampaknya terhadap dunia usaha. Karena itu pihaknya juga akan menerima pandangan dari sektor pelaku usaha. 

"Kita menyampaikan melalui Kemenaker. Kemenaker yang akan menyampaikan kepada pengusaha, kemudian bagaimana responsnya," sebutnya.

"Kami juga memahami mengenai pengusaha, dan work from anywhere itu kemungkinan tidak akan diberlakukan secara keseluruhan. Karena ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya produksi yang nggak mungkin ditinggalkan," sambungnya. 

Dengan demikian, pelaksanaan WFA kemungkinan bukan ketentuan wajib yang diberlakukan saat arus mudik Lebaran 2025 nanti. 

"Jadi dibikin mungkin secara parsial yang sifatnya back office atau yang lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan produksi bisa melakukan work from anywhere. Tapi kita masukan dari para pengusaha juga akan kita dengar,' ucapnya.

"Sifatnya kalau WFA, namanya juga masih work ya, masih bekerja. Jadi bukan merupakan sebuah hari libur. Kita menyarankan saja supaya pengelolaan pada saat mudik nanti bisa lebih membuat nyaman kepada para pemudik," tukas Dudy.

Skenario WFA dan Kepadatan Arus Mudik

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 (Senin, 17/2/2025) di Kemendagri, Menhub Dudy juga memaparkan simulasi pergerakan masyarakat berdasarkan beberapa opsi penerapan WFA jelang arus mudik libur Lebaran 2025. 

"Dengan adanya perbedaan tanggal terkait usulan WFA, Kemenhub telah melakukan exercise terkait potensi pergerakan masyarakat. Apabila WFA dimulai pada tanggal 24 Maret atau H-7 lebaran, maka kami prediksikan hari puncak mudik akan terjadi pada 28 Maret atau H-3. Sedangkan kalau WFA dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 atau H-5, maka prediksi hari puncak mudik akan terjadi pada 26 Maret 2025 atau H-5 lebaran," beber Dudy.

Dia merinci, apabila WFA dimulai pada tanggal 24 Maret 2025 (H-7 Lebaran), maka pola pergerakan pemudik diprediksi tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, dengan lonjakan yang lebih terkendali. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025 (H-3 Lebaran).

Sementara itu, jika WFA baru mulai diterapkan pada tanggal 26 Maret 2025 (H-5 Lebaran), maka lonjakan pemudik diperkirakan lebih tinggi, terutama pada 26 Maret serta 29-30 Maret 2025.

Dan, jika tidak ada WFA, maka lonjakan pemudik terbesar diprediksi terjadi pada 28-30 Maret 2025 (Jumat-Minggu) karena banyak pekerja ASN dan BUMN baru bisa mudik setelah jam kerja berakhir.

Menurut Dudy, penerapan WFA lebih awal, yakni mulai 24 Maret, dapat membantu menyebarkan arus mudik secara lebih merata dan mengurangi resiko kemacetan parah.

Menteri Tito: Belajar dari Tragedi Brexit

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai salah satu pertimbangan utama dalam penerapan WFA adalah untuk menghindari kemacetan panjang di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Bakauheni serta jalur utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia pun mencontohkan peristiwa kemacetan parah di Brexit (Brebes Exit) tahun 2016 silam yang menyebabkan antrean kendaraan hingga belasan jam. 

Tragedi Brexit itu menyebabkan jatuhnya korban tewas pemudik yang terjebak macet berjam-jam.

"Pak Menteri Perhubungan tadi menyampaikan skenario dalam rangka agar mobilitas tidak terjadi lonjakan, di waktu tertentu, jam tertentu, hari tertentu yang membuat kemacetan panjang seperti kasus Brexit misalnya. Jika mobilitas bisa lebih tersebar, maka peluang kemacetan ekstrem bisa dikurangi," kata Tito.

(dce)

Next Article Pasang Telinga, Pekan Ini Jurus Turunkan Harga Tiket Pesawat Diumumkan