Perhatian! Sistem Tarif Layanan RS Berubah per Maret 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mengubah daftar tarif layanan kesehatan dari saat ini yang berdasarkan sistem Indonesia Case Base Groups atau INA-CBGs menjadi Indonesia Diagnosis Related Group atau iDRG.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perubahan sistem tarif layanan kesehatan ini akan diuji coba pelaksanaannya pada Maret dan April 2025. Mekanisme pelaksanaannya bertahap di tiap RS.

"Kita ada rencana Maret-April akan ubah INA-CBGs menjadi Indonesia DRG Group. Dalam perubahan itu kita harap ada perbaikan yang bisa taruh titik keseimbangan antara tawaran RS, penyedia, dengan juga kemampuan masyarakat, dan kita benchmark dengan international practices," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (11/2/2025).

Budi mengatakan, skema tarif layanan kesehatan ini akan diubah secara menyeluruh karena biaya kesehatan sampai saat ini tidak terkontrol. Pertumbuhannya bahkan selalu melampaui rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun. Padahal, pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir selalu bergerak di kisaran 5%.

"Jadi ini agar inflasi kesehatan terus terkendali 10-15 tahun ke depan, kalau tidak berat bebannya untuk negara baik pemerintah maupun individu masing-masing, karena belanja kesehatan akan besar sekali," tegas Budi.

Budi mengatakan, untuk penetapan tarif baru layanan kesehatan ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh tarif layanan di tiap RS yang ada di Indonesia berjumlah 3.228 RS beserta tipe hingga praktik penerapan tari layanan RS di negara lain.

"Angka yang kita ambil dari base rate-nya itu tidak asal-asalan, kita ambil dari semua RS representasi milik swasta dan pemerintah, tipenya semua kita ambil, dari sini kita tahu base rate tarif standar minimal paling baik untuk jenis-jenis RS," tutur Budi.

Budi mencontohkan, salah satu tarif layanan rumah sakit yang sudah diperhitungkan ialah tarif rawat inap per hari. Di negara maju seperti Australia sekitar Rp 65 juta, sedangkan di Jerman Rp 71 juta. Sementara itu, untuk tarif di negara yang kapasitas ekonominya setara Indonesia, yakni seperti di Thailand, besarannya sekitar Rp 6 juta.

"Jadi kalau sekarang ini bagus untuk jaga keseimbangan. Kalau misalnya tarif kita national base rate nya Rp 12 juta (rawat inap) masa sih 2 kali dari Thailand? Ini saya minta jangan ada membebani masyarakat terlalu banyak, tapi juga jangan merugikan RS, tapi titik keseimbangan kita harus putuskan secara wise," ungkapnya.

Selain soal biaya layanan, perubahan sistem tarif ini kata dia juga akan menyangkut skema rujukan di tiap RS. Skema rujukan ini kata Budi Gunadi Sadikin tidak lagi didasari pada kelas A, B, dan C yang hanya didasari pada kapasitas tempat tidur, melainkan menjadi berdasarkan kemampuan layanan.

"Harusnya dirujuk kelas A karena kompetensi dia menangani penyakitnya. Misal cancer lebih baik, jadi kayak MRCCC itu untuk cancer kelas A bukan kelas B, karena semua orang kalau cancer ke sana," tutur Budi.

"Jakarta Eye Center itu harusnya untuk mata ya kelas a karena orang rujuknya ke sana bukan rujuknya ke RSCM yang kamarnya banyak. semua presiden juga kalau kena sakit mata ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi itu semua ya ke Jakarta Eye Center, itu artinya dia harus kelas A," tegas Budi.

Skema layanan yang berubah lainnya dengan penerapan sistem iDRG ini kata Budi terkait dengan pendetailan tarif layanan per penyakit. Contohnya, bila sakit perut ada grade lainnya, seperti tarif layanan untuk sakit perut akut atau kronis, lalu berdasarkan obat juga tidak disamaratakan antara yang obat yang berteknologi tinggi dengan yang belum berteknologi.

(arj/haa)

Next Article Tarif Terbaru BPJS Kesehatan Tanpa Kelas, Ini Bocoran Menkes