Tangkapan layar - Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Dodi Izwardi dalam dialog bertajuk "Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa" APPMBGI National Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (25/4/2026). ANTARA - M Riezko Bima Elko Prasetyo.
Harianjogja.com, JAKARTA — Upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki tahap baru. Persatuan Ahli Gizi Indonesia mulai menyiapkan sistem standardisasi profesi sekaligus sertifikasi khusus bagi tenaga pengawas gizi yang akan bertugas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini menjadi krusial di tengah besarnya skala produksi makanan dalam program MBG, yang menuntut pengawasan ketat tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga keamanan pangan. Ketua Umum Persagi, Dodi Izwardi, menilai kebutuhan tenaga gizi di dapur MBG memiliki karakter yang berbeda dibanding sektor layanan kesehatan konvensional.
Profesi Baru di Ekosistem MBG
Selama ini, pendidikan ahli gizi lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Padahal, dapur MBG beroperasi dalam skala besar dengan sistem produksi massal yang membutuhkan pendekatan berbeda.
Menurut Dodi, tenaga gizi di SPPG tidak hanya dituntut memahami ilmu nutrisi, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan. Mereka harus mampu mengelola perencanaan bahan pangan, efisiensi biaya, hingga distribusi makanan dalam jumlah besar.
“Ini bukan sekadar memasak, tapi mengelola sistem pangan skala industri dengan standar gizi yang ketat,” ujarnya dalam forum nasional yang digelar di Jakarta.
Standar Mutu dan Keamanan Diperketat
Dalam skema yang sedang disiapkan, Persagi akan memperkuat kompetensi tenaga pengawas gizi melalui pelatihan berbasis standar internasional seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sistem ini digunakan untuk memastikan setiap tahapan produksi makanan bebas dari risiko kontaminasi.
Penguatan juga mencakup perhitungan kebutuhan gizi seimbang—mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral—yang tidak lagi bergantung pada suplementasi semata, melainkan berbasis makanan utuh.
Program MBG sendiri dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional, termasuk penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Tantangan di Lapangan
Meski demikian, implementasi program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan standar operasional di tiap daerah, yang dipengaruhi oleh budaya konsumsi masyarakat.
Dodi mencontohkan, pola makan di Aceh, Jawa, hingga Papua memiliki karakteristik berbeda, sehingga pendekatan penyusunan menu dan distribusi tidak bisa diseragamkan sepenuhnya.
Selain itu, kapasitas pengawasan mutu di daerah juga belum merata, sehingga diperlukan sistem pendampingan yang berkelanjutan.
Kolaborasi dan Sertifikasi Jadi Kunci
Untuk menjawab tantangan tersebut, Persagi menggandeng pelaku usaha dapur melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama ini difokuskan pada pendampingan teknis serta pengawasan higiene dan sanitasi oleh tenaga profesional yang tersertifikasi.
Melalui langkah ini, Persagi ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan dalam program MBG benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat.
“Dengan adanya tenaga pengawas gizi bersertifikat, kualitas makanan bisa terjaga dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh generasi mendatang,” kata Dodi.
Menjaga Kualitas di Balik Program Besar
Program MBG bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga tentang menjaga standar kualitas secara konsisten di seluruh Indonesia. Kehadiran profesi pengawas gizi bersertifikat menjadi fondasi penting agar program ini tidak hanya besar secara skala, tetapi juga kuat dari sisi mutu dan keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
