PNS Dibabat Habis, Ini Korban Terbaru Elon Musk

1 month ago 20

Jakarta, CNBC Indonesia - PNS di pemerintahan Donald Trump dibabat habis Elon Musk. Korban terbaru Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Musk adalah karyawan di Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri (CISA).

Mulanya CISA tidak termasuk dalam daftar lembaga yang kena efisiensi. Pasalnya, CISA memegang peran penting dalam mempertahankan keamanan nasional dan infrastruktur kritis.

Namun, laporan terbaru menyebut para karyawan diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela. Pada Rabu (6/2) waktu setempat, beberapa staf CISA diberi pemberitahuan dan hanya memiliki waktu beberapa jam untuk memutuskan apakah mereka akan menerima tawaran tersebut, menurut tiga sumber yang berbicara kepada NPR, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ini adalah langkah terbaru dalam upaya pemerintahan Trump yang lebih luas untuk mengecilkan sumber daya manusia pemerintah federal.

"Tim CISA, saya menulis untuk memberikan kabar terbaru bahwa karyawan CISA dapat berpartisipasi dalam program Pengunduran Diri yang Ditangguhkan ('Fork in the Road')," tulis Bridget Bean, yang diketahui sebagai 'pejabat senior yang menjalankan tugas direktur' di CISA, dalam email yang ditunjukkan kepada NPR.

"Ini adalah keputusan yang sangat pribadi, dan apa pun keputusan yang Anda ambil, kami mendukung Anda," imbuh email tersebut.

Bean juga menulis bahwa tawaran resign akan berakhir pada Kamis, 6 Februari 2025 sebelum tengah malam. Tidak jelas apakah tawaran tersebut mengikat secara hukum atau apakah Kongres akan memberikan dana yang sesuai untuk membayarnya setelah bulan Maret.

Program "Fork in the Road" merupakan istilah yang sama yang diajukan kepada karyawan Twitter setelah perusahaan media sosial tersebut diakuisisi oleh CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Musk sendiri kini memimpin tim penasihat pemerintah Presiden Trump yang disebut DOGE, atau Departemen Efisiensi Pemerintah.

Staf DOGE mulai masuk ke badan-badan federal dari Departemen Luar Negeri hingga Departemen Keuangan selama seminggu terakhir. Mereka memaksa agar bisa masuk ke file dan sistem yang sensitif dan memicu protes hukum yang meluas.

(fab/fab)

Saksikan video di bawah ini: