10 hours ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memuji pembenahan tata kelola pertambangan timah yang dilakukan PT Timah Tbk, termasuk langkah pemerintah menertibkan aktivitas tambang ilegal, khususnya di Bangka Belitung. Pembenahan tersebut mulai memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja perusahaan, baik dari sisi operasional maupun keuangan.
RI 1 menyampaikan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Prabowo pun memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara.
"Pada akhir tahun lalu, kita telah tutup seribu tambang ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal telah saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut," kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menekankan, penertiban tambang ilegal merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kekayaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Menurut dia, penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
RI 1 juga menyoroti dampak pembenahan tata kelola terhadap kinerja PT Timah. Pada semester I 2026, perusahaan membukukan laba bersih Rp 2,71 triliun, melonjak 804,6 persen dibandingkan Rp 300,07 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
"Bayangkan, dalam enam bulan 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan Rp 2,7 triliun. Sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Prabowo.
Capaian laba tersebut bahkan telah melampaui target laba bersih PT Timah sepanjang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 1,61 triliun. Pendapatan perseroan juga meningkat 146,9 persen menjadi Rp 10,42 triliun dari Rp 4,22 triliun pada semester I 2025.
