Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyerukan pembenahan menyeluruh di tubuh birokrasi dan aparatur negara. Pesan tersebut disampaikan saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kementerian, lembaga, birokrasi, aparat keamanan hingga penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap kinerja masing-masing.
Menurut Presiden, pemerintah harus terus memperbaiki diri agar mampu menjawab harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
"Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," kata Prabowo.
Presiden menegaskan dirinya tidak ingin terjebak pada persoalan masa lalu. Namun, seluruh aparatur negara diminta segera melakukan perubahan dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa publik menghendaki pemerintahan yang bersih serta tidak mentoleransi praktik korupsi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.
"Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," ujarnya.
Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada birokrat, anggota TNI, Polri, dan jajaran kejaksaan. Menurutnya, seluruh pejabat negara harus menyadari bahwa posisi yang mereka emban merupakan amanah rakyat.
Karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi," katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa berbagai fasilitas yang digunakan aparatur negara berasal dari uang rakyat. Oleh sebab itu, para pejabat diminta tidak melupakan tanggung jawab utama mereka sebagai pelayan masyarakat.
"Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat," tegasnya.
Presiden mengakui berbagai program pemerintah yang berjalan saat ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Salah satunya berasal dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi dan berupaya mempertahankan kepentingannya.
Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah akan terus menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang, jabatan, kekuasaan, maupun kondisi ekonomi seseorang.
"Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya kita laksanakan, kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja," ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah pemerintahan Prabowo yang menempatkan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dalam upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Melalui pernyataan itu, Presiden berharap seluruh aparatur negara mampu bekerja lebih profesional, menjaga integritas, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
