Foto ilustrasi dapur MBG yang dikelola SPPG, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, BANTUL— Rencana pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karangbendo, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul sempat memicu penolakan dari salah satu warga. Meski demikian, pemerintah kalurahan memastikan mayoritas masyarakat setempat mendukung keberadaan fasilitas tersebut.
Lurah Banguntapan, Basirudin, mengatakan pembangunan dapur MBG merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Pemerintah kalurahan, kata dia, bersikap terbuka terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pembangunan di lokasi tersebut saat ini masih pada tahap pembangunan bangunan dapur dan belum memasuki tahap operasional.
“Yang dikomplain itu soal teknisnya. Kalau memang nanti mengganggu, kita bisa diskusi dan pasti dicarikan solusinya,” ujar Basirudin, Jumat (13/3/2026).
Keberatan Soal Akses Jalan
Basirudin menjelaskan keberatan yang muncul berkaitan dengan persoalan teknis, terutama akses jalan menuju lokasi dapur dan potensi lalu lintas kendaraan yang keluar masuk.
Ia menilai persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui dialog bersama warga. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah menyiapkan lahan parkir tambahan agar tidak mengganggu akses jalan di lingkungan sekitar.
Menurutnya, sebagian besar warga Karangbendo tidak mempermasalahkan pembangunan dapur MBG tersebut.
“Untuk masyarakat, 99 persen itu menerima, yang satu tinggal Mas Dimas itu,” katanya.
Ia juga mengaku belum melakukan pertemuan khusus dengan warga yang menyampaikan penolakan. Namun pemerintah kalurahan berencana memfasilitasi dialog bersama tokoh masyarakat agar persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
“Saya disarankan untuk masuk saja, diskusi dengan yang bersangkutan,” ujarnya.
Berpotensi Buka Peluang Ekonomi
Basirudin menilai keberadaan dapur MBG justru berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Program tersebut dapat membuka peluang kerja sekaligus melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.
Kebutuhan bahan makanan seperti sayuran hingga tenaga kerja, menurutnya, bisa dipenuhi dari masyarakat setempat.
“Tenaga kerja dari wilayah sekitar juga bisa terlibat. Jadi manfaat ekonominya ada,” katanya.
Warga: Bukan Menolak Program
Sementara itu, warga yang menyampaikan keberatan, Dimas Jerry, menegaskan dirinya tidak menolak program MBG. Ia hanya mempersoalkan lokasi pembangunan dapur yang dinilai kurang ideal.
Menurutnya, sejak awal pembangunan tidak disertai pemberitahuan yang jelas kepada warga sekitar. Selain itu, akses jalan menuju lokasi dianggap terlalu sempit untuk menunjang aktivitas dapur skala besar.
“Saya sebenarnya mendukung programnya, tapi menurut saya kurang ideal kalau dapurnya di sini. Akses jalannya sempit, sementara aktivitas dapur pasti cukup padat,” kata Dimas.
Ia menjelaskan lebar jalan menuju lokasi hanya sekitar tiga meter. Sementara dalam petunjuk teknis yang ia pelajari, akses ideal untuk operasional dapur MBG sekitar lima meter.
“Di depan sini sekitar tiga meter. Kalau nanti ada aktivitas kendaraan atau distribusi, saya khawatir akan mengganggu lingkungan sekitar,” ujarnya.
Selain persoalan akses, Dimas juga menyoroti potensi dampak lain seperti kebisingan, asap dapur, hingga kebutuhan air untuk operasional dapur.
“Kami juga pernah mengalami kekeringan air di sini. Jadi kalau nanti ada aktivitas dapur besar, tentu kami khawatir kebutuhan airnya akan meningkat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
