Profil Orang Tua Prabowo Subianto, Penggagas Danantara

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 lalu.

Peresmian Danantara menjadi momen bersejarah sebab menjadi Badan Pengelola Investasi pertama di Indonesia setelah 80 tahun merdeka. Danantara juga diklaim sebagai salah satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) terbesar di dunia dengan aset lebih dari US$ 900 miliar.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Prabowo, mengungkapkan bahwa pembentukan Danantara merupakan gagasan dari orang tua mereka. Hashim mengungkapkan hal ini membuat kakaknya itu menjadi sangat emosional.

"Pak Prabowo sangat emosional, ini kejadian emosional bagi beliau. Bagi saya juga Danantara ini gagasan dari orang tua kami," ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sebagai catatan, orang tua Prabowo dan Hashim adalah Sumitro Djojohadikusumo. Dia adalah tokoh ekonomi Indonesia dan mantan menteri keuangan RI.

Sumitro mencetuskan gagasan badan khusus pengelola investasi pada 1996. Dalam pewartaan Suara Karya (17 Desember 1996), Sumitro menyebut pemerintah harus segera membentuk sebuah lembaga khusus yang berfungsi menampung dan memanfaatkan dana hasil penyisihan laba BUMN. Ini bertujuan agar tak terjadi swastanisasi BUMN yang akan membuat kalangan konglomerat makin kuat mengendalikan ekonomi Indonesia.

Nantinya, dana yang dikumpulkan lembaga tersebut akan menjadi investasi bagi pembinaan gerakan koperasi dan usaha kecil.

"Di samping berperan sebagai investment trust, lembaga itu juga dimungkinkan berperan sebagai dana jaminan yang di kala dianggap dapat turut serta dalam pembelian saham-saham perusahaan swasta maupun BUMN," ungkap ekonom pendiri Fakultas Ekonomi itu, dikutip dari Suara Karya (17 Desember 1996).

Namun, sebagai pengumpul keuntungan BUMN, badan tersebut harus dikelola secara mandiri dan tetap ikut aturan lembaga keuangan dan moneter pemerintah. Sumitro juga menyebut, badan tersebut harus diawasi oleh suatu dewan yang terdiri dari unsur keuangan dana moneter, koperasi dan produksi.

Sebagai ekonom, saran Sumitro membentuk lembaga pengumpul laba BUMN untuk investasi didasari oleh proyeksi ekonominya untuk tahun 1997. Saat itu, dia melihat ekonomi tahun 1997 diprediksi akan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi 7,5%-8% dan inflasi diprediksi di bawah 7%. Namun, pada sisi lain, cerahnya ekonomi berdampak pada ketimpangan di masyarakat.

Atas dasar ini, dia menyarankan pembentukan lembaga tersebut untuk mendukung investasi kepada saham-saham, koperasi dan usaha kecil. Tujuannya supaya ketimpangan bisa hilang.

"Kita ketinggalan sekitar 17 tahun dibandingkan Malaysia yang telah membentuk Sharikat Permodalan Nasional Berhad guna memperkuat golongan bumiputera dalam kegiatan perekonomian," kata Sumitro.

Meski begitu, Sumitro juga menyadari saran dan gagasannya masih sebatas teori. Untuk praktiknya dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pada sisi lain, gagasan tersebut langsung direaksi beragam oleh beberapa ahli. Ekonom dan eks-Menteri Keuangan, J.B Sumarlin (1988-1993) menyebut, gagasan Sumitro belum punya urgensi besar di Indonesia.

Sedangkan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Subiakto Tjakrawedaya, mengaku senang atas gagasan badan dana investasi. Dia sebagai pejabat pemerintah menyebut akan langsung mempelajari ide tersebut.

Namun, seiring waktu, ide tersebut tak kunjung direalisasikan oleh Presiden Soeharto. Terlebih, proyeksi ekonomi Sumitro atas tahun 1997 juga salah. Sebab Indonesia dilanda krisis yang merusak sendi-sendi perekonomian.

Sampai akhirnya, ide pembentukan lembaga dana investasi ala Sumitro Djojohadikusumo baru direalisasikan 29 tahun kemudian oleh anak ketiganya yang sudah jadi orang nomor satu di Indonesia, yakni Prabowo Subianto Djojohadikusumo, lewat lembaga Danantara.

Hanya saja, Danantara tak memfokuskan investasi pada gerakan koperasi dan usaha kecil semata, tetapi juga proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan sebagainya.

(mkh/mkh)

Next Article Kepala BP Danantara Gelar Rapat dengan Dirut PLN, Ini yang Dibahas