Protes Keras Pemangkasan Anggaran, Bos-Bos Pengusaha EO Usul Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap Kementerian dan Lembaga (K/L) membuat kegiatan di banyak sektor harus direm. Hal ini menuai protes dari pengusaha dan meminta pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menentukan anggaran mana yang dipotong atau dilanjutkan.

Ketua Umum Asosiasi Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) Mulkan Kamaludin mendorong seharusnya pemerintah bisa lebih memilah mana sektor yang bisa menghasilkan pendapatan atau tidak.

"Saya sih setuju aja yang namanya efisiensi. Tapi yang tidak setuju itu dalam memilah dan memilih sektor apa yang dipotong anggarannya. kalau sektor-sektor yang langsung instan menghasilkan pemasukan devisa ya jangan dipotong anggarannya. Contoh pariwisata, itu kan mendatangkan devisa memberi pemasukan buat negara. Pembayar pajak," kata Mulkan kepada CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).

"Pengusaha-pengusahanya bayar pajak. Pajak itu kan pemasukan negara Instan masuk ke kas negara. Kenapa itu dikurangi?" lanjutnya.

Dia pun mengaku lebih setuju pemotongan anggaran atau efisiensi ini untuk pengeluaran dengan return atau imbal balik yang lama atau investasi jangka panjang seperti infrastruktur.

"Infrastruktur yang dibiayai oleh APBN itu kan layanan masyarakat lebih banyak. Bentuknya seperti layanan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat. Kalaupun bikin jalan tol. Pemasukan dari jalan tol itu kan mungkin balik modalnya 10 tahun bisa jadi. Lebih dari 5 tahun. Nah itu yang ditunda. Ditunda. Saya setuju," sebut Mulkan.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Rungkat meminta pemerintah lebih rasional, tidak memotong semua anggaran untuk satu sektor. Akan lebih bijak jika dikurangi dengan nilai yang wajar.

"Pemerintah juga harus berpikir, event itu kan dampak multiplier efeknya kan tinggi. Jadi harus mikir ke situ juga. Mungkin harus dilihat-lihat lah event-event mungkin lebih kepada selebrasi yang kira-kira memang menurut pemerintah antara urgent dan ngga urgent dilakukan," ujar Andreas.

"Tapi kalau yang sifatnya meeting, conference yang memang penting kalau bisa ya jangan. Seperti itu ya lebih wise lah. Atau mungkin numbersnya dikurangin, kalau perlu ya sudah bikin meetingnya nggak usah nasional tapi per wilayah aja, jadi tetap wilayah bikin. Kalau dulu misalnya bikin seminar apa nasional semua diundang ke Jakarta itu kan ongkosnya tinggi, nah mungkin per wilayah aja," lanjutnya.

(dce)

Next Article Pencairan Anggaran Numpuk di Akhir Tahun, APBN Bisa Tekor Lebih Banyak