3 days ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Dampak musim kemarau kian dirasakan warga di Kota Cirebon, Jawa Barat. Daerah itu pun bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi pada 2026.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan, penanganan kekeringan ke depan perlu diarahkan pada langkah yang lebih antisipatif. Menurutnya, ketersediaan pasokan air harus dipersiapkan sebelum masyarakat memasuki kondisi kritis.
Mengacu pada rilis BMKG, Agustus 2026 merupakan puncak musim kemarau. Hingga 4 Agustus 2026, kekeringan telah melanda tiga RW di Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon dan menyebabkan 1.004 kepala keluarga (KK) atau sekitar 3.271 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Untuk membantu masyarakat terdampak, Pemerintah Kota Cirebon melalui BPBD, PDAM, dan PMI telah mendistribusikan 45 ribu liter air bersih.
“Ketika kekeringan sudah terjadi dan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air, tentu kita harus segera hadir. Tetapi ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pasokan air sejak awal, sebelum kondisi menjadi kritis,” ujar Edo, saat menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026, di Grage City Hub, Selasa (11/8/2026).
Menurut Edo, perubahan iklim telah memberi dampak yang semakin nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kota Cirebon. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir.
Edo menyebutkan, data kejadian bencana pun menunjukkan adanya peningkatan. Pada 2025, tercatat sebanyak 156 kejadian bencana, meliputi pohon tumbang, bangunan ambruk, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan hingga banjir rob. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan 2020 yang hanya 88 kejadian.
Ia menambahkan, pada Januari 2026, banjir menyebabkan kerusakan tanggul dan merendam lima kelurahan di tiga kecamatan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lebih dari 4.000 jiwa. Sementara itu, selama semester pertama 2026 telah tercatat lima kejadian banjir di Kota Cirebon.
Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan status siaga darurat bencana tahun 2025–2026. Berbagai langkah mitigasi pun terus dilakukan, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan kesiapan masyarakat.
"Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya kita bicarakan sebagai persoalan di masa depan. Dampaknya sudah kita rasakan dan kita hadapi bersama. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi," ujar Edo.
