12 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan peluang untuk mengejar pajak underground economy atau ekonomi bawah tanah terbuka lebar, asal data dan angka potensinya jelas.
"Kalau angkanya clear bisa saya hitung betul, kita akan kejar," tegas Purbaya.
Sayangnya, angka underground economy tidak bisa dihitung dengan pasti saat ini. Oleh karena itu, dia lebih memilih fokus pada ekonomi riil dibandingkan underground economy alias aktivitas perekonomian yang tidak tercatat resmi oleh pemerintah.
"Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaikin yang ada dulu yang bukan underground, yang di atas tanah. Yang kelihatan ada kelemahannya, yang bisa saya perbaiki. Saya kejar itu dulu. Nanti kalau itu selesai semua, baru yang lain lagi," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (28/10/2025).
Mengenai potensinya, Purbaya mengaku bingung mengukurnya karena ini adalah underground economy. Jika ada hitungannya, maka dia menilai ini adalah 'tebakan manggis' alias tebakan asal-asalan.
"Gimana ngukurnya? Orang underground? Dia juga pasti tebak-tebakan. Kalau bisa di atas dihitung berarti bukan underground," ucapnya.
"Cuma kalau dikejar betul ini... Mengejar sesuatu yang seolah-olah ada tapi nggak bisa dihitung. Jadi saya mau target berapa saya mau ambil. Nggak tahu, nggak terlalu clear," tegasnya.
Dia pun memastikan mengejar underground economy adalah zero result alias tak ada hasil, sehingga lebih penting memperbaiki yang ada di depan mata.
"Intinya zero result-nya. Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaikin yang ada dulu, yang bukan underground, yang di atas tanah. Yang kelihatan ada kelemahannya, yang bisa saya perbaiki. Saya kejar itu dulu. Nanti kalau itu selesai semua, baru yang lain lagi," katanya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk mengejar underground economy.
Sebelumnya, adik Presiden Prabowo yang juga merupakan utusan khusus presiden di bidang energi dan perubahan iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan potensi penerimaan negara dari underground economy mencapai Rp 300 triliun sampai Rp 600 triliun per tahun .
Menurut Hashim, Presiden pernah memerintahkan mantan wakil menteri keuangan untuk mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Dia mengatakan, akan ada sistem yang dapat memantau kegiatan ilegal dan semi-ilegal.
"Yang pakai Internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," tegas dalam Dialog Ekonomi bersama Kadin tahun lalu.
Sebetulnya, aktivitas ekonomi underground economy ini telah diteliti oleh para ahli dari Universitas Indonesia. Mereka mencatat, aktivitas underground economy nilainya cukup fantastis, sekitar Rp1.968 triliun.
Angka itu diperoleh dari kisaran maksimum persentase nilai aktivitas underground economy hasil riset yang dilakukan Kharisma & Khoirunurrofik (2019).
Hasil riset pada periode penelitian 2007 - 2017 menyimpulkan, nilai underground economy di Indonesia berkisar antara 3,8-11,6% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan rata-rata 8% per provinsi per tahun.
Nilai Rp1.968 triliun adalah 11,6% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku Indonesia pada 2021. Rasio ini tidak jauh berbeda dengan estimasi Badan Pusat Statistik yang menyebut persentase-nya antara 8.3-10% dari PDB.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Targetkan Penerimaan Negara Rp3.147 T di 2026
