Ramai Negara Dunia Pangkas Anggaran, AS sampai Tetangga RI Kena

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah negara-negara dunia memutuskan untuk melakukan pemotongan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi pengeluaran.

Keputusan ini pun berdampak besar bagi pegawai negeri sipil (PNS) di negara itu. Bahkan, ada yang langsung mengumumkan pemotongan jumlah karyawan hingga 20%.

1.Dimulai Argentina

Argentina melakukan penghematan anggaran luar biasa sejak Javier Milei menjadi presiden negara itu pada 2023 lalu. Langkah, seperti pemecatan pegawai pemerintahan, pun membuahkan hasil dengan terciptanya surplus anggaran pertama negara itu dalam 14 tahun.

Sejak menjabat lebih dari setahun yang lalu, Milei menerapkan serangkaian langkah penghematan yang drastis untuk memperbaiki kondisi fiskal negara. Dilansir Buenos Aires Times, ia menghentikan hampir semua proyek pekerjaan umum dan transfer dana ke provinsi-provinsi, memangkas pengeluaran pensiun dan gaji pegawai negeri, mengurangi subsidi energi dan transportasi, serta memotong lebih dari 30.000 pekerjaan di pemerintahan.

Tidak hanya itu, Milei juga menggunakan hak vetonya untuk membatalkan dua rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas parlemen, yang bertujuan meningkatkan anggaran untuk pensiun dan pendidikan tinggi. Langkah-langkah ini dilakukan meski menghadapi perlawanan politik yang signifikan di Kongres, di mana koalisi Milei hanya memiliki minoritas tipis di kedua majelis.

Kondisi ini pun berhasil mewujudkan janjinya untuk mencapai surplus fiskal pada tahun pertamanya menjabat. Ini menjadi sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun di negara yang terkenal dengan defisit anggarannya.

"Ini adalah momen bersejarah bagi Argentina," ujar Menteri Ekonomi Luis Caputo melalui platform X. "Hari ini, kita dapat dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada lagi defisit di Argentina," katanya akhir bulan lalu.

Menurut Caputo, ekonomi terbesar kedua di Amerika Selatan ini mencatat surplus sebesar 1,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024, atau 0,3% setelah memperhitungkan pembayaran bunga utang. Pencapaian ini terakhir kali diraih selama masa kejayaan komoditas di Argentina.

AS melalui Presiden Donald Trump dan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk masih terus berupaya melakukan penghematan anggaran. Hal ini terjadi setelah Musk memperingatkan bahwa keuangan Negeri Paman Sam dalam bahaya.

Dalam peringatannya, Musk, mengatakan telah diberi wewenang untuk membubarkan sebagian pemerintahan AS. Ia menyebut akan melakukan sejumlah langkah efisiensi dalam birokrasi agar dapat melayani rakyat dengan optimal.

"Anda tidak dapat memiliki birokrasi federal yang otonom. Anda harus memiliki birokrasi yang responsif terhadap rakyat," kata Musk dikutip Reuters, Selasa.

Musk sendiri belum merilis lembaga apa saja yang memerlukan pemotongan pegawai. Sejauh ini, ia hanya mengunggah sedikit hasil aktual dari pekerjaannya dengan hanya memberikan angka US$ 1 triliun (Rp 16.367 triliun) untuk potensi pemotongan di sejumlah lembaga tertentu.

Meski begitu, Musk mengatakan bahwa pemotongan ini dilakukan karena warga Amerika memilih "reformasi pemerintah yang besar," sebuah isu yang sering kali dibicarakan oleh Trump dalam forum kampanye umum. Ia juga menjawab kritik dari kubu Partai Demokrat yang menudingnya berpotensi sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.

"Saya berusaha untuk bersikap se-transparan mungkin," tambah Musk, ketika ditanya tentang potensi konflik kepentingan.

"Anda tidak bisa meminta mandat yang lebih kuat dari publik. Masyarakat memilih reformasi pemerintah yang besar. Tidak boleh ada keraguan tentang itu," tambahnya.

Manuver Musk ini terjadi setelah departemennya menyimpulkan bahwa AS saat ini berada dalam jalan menuju kebangkrutan apabila tidak ada pemangkasan anggaran. Secara khusus, Musk menunjuk pada defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) pada tahun fiskal lalu, dan menargetkan pembayaran bunga tinggi atas utang publik.

"Tidaklah opsional bagi Washington untuk mengurangi pengeluaran federal. Itu penting," ujarnya dikutip AFP.

Hingga saat ini, ada sekitar 2,3 juta pegawai sipil AS, tidak termasuk Layanan Pos. Badan-badan yang terkait dengan keamanan merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja federal pemerintah AS.

Sementara itu, berbagai tuntutan hukum sendiri telah berupaya menghentikan apa yang oleh para penentang Musk digambarkan sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal dari upaya pemotongan ini. Sejumlah kantor hukum pun telah melayangkan gugatan ke meja hijau.

Namun, Musk pun tidak bergeming. Ia kemudian membuat unggahan di platform media sosialnya X yang mengkritik keras firma-firma yang telah mengajukan gugatan atas nama pegawai federal.

"Firma hukum mana yang mendorong kasus-kasus anti demokrasi ini untuk menghalangi keinginan rakyat?," tulis Musk dalam unggahan tersebut.

Senada membela Musk, Presiden Trump mengatakan bahwa hal ini dilakukannya dan dan DOGE untuk menyelamatkan keuangan negara dari potensi korupsi yang besar. Menurutnya, langkah menyeret Musk ke pengadilan atas dugaan perebutan kekuasaan hanyalah menghambat niatannya dalam memberantas korupsi.

"Kami ingin memberantas korupsi. Dan tampaknya sulit dipercaya bahwa seorang hakim dapat berkata, kami tidak ingin Anda melakukan itu," katanya.

"Jadi mungkin kita harus melihat para hakim, karena itu sangat serius. Saya pikir itu pelanggaran yang sangat serius," ujarnya lagi.

"Saya selalu mematuhi pengadilan, dan kemudian saya harus mengajukan banding. Lalu apa yang dilakukannya adalah memperlambat momentum, dan itu memberi orang-orang yang korup lebih banyak waktu untuk menutupi pembukuan."

3.Tetangga RI Vietnam

Vietnam melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran. Negara itu menargetkan penghematan dengan memotong belanja hingga 113 triliun dong (sekitar Rp 72 triliun) untuk lima tahun ke depan.

Pemerintah juga memotong jumlah kementerian dan lembaga, dari 30 menjadi 22. Pegawai negeri sipil (PNS), polisi, militer hingga media pemerintah akan menghadapi efisiensi.

Mengutip AFP, reformasi ini digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior. Dari pemangkasan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, tetapi belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.

"Negara tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah," kata Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, dikutip Rabu (12/2/2025).

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," tambah Lam.

Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022. Pemangkasan itu menyebabkan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang.

"Sangat menyakitkan untuk membicarakannya," kata Than, nama samaran, kepada AFP menyebut dirinya berkarier di media pemerintah selama 12 tahun.

Than yang berusia 42 tahun itu, kini beralih menjadi sopir taksi. Dia, yang merupakan ayah dari dua anak, diberi tahu dua minggu lalu.

"Saya dulu merasa bangga memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan saya. Sekarang saya merasa seperti kehilangan kehormatan," ujarnya.

Ekonomi Vietnam tumbuh luar biasa di 2024 dengan PDB 7,1%. Vietnam menjadi pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor.

Di 2025, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 2%. Namun, kecemasan meningkat karena dampak perang dagang melalui kenaikan tarif yang dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye antikorupsi yang gencar yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bercita-cita menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

"Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan itu," kata Nguyen Hong Hai, Cendekiawan Vietnam Fulbright di Universitas Amerika di Washington DC.

"Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai," tambahnya.

(sef/sef)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Anggaran Dipangkas, Ara Tegaskan 3 Juta Rumah Jalan Terus

Next Article Anggaran Dipangkas 52,5%, Airlangga Kurangi Lampu di Kantor