Ramai-Ramai! Menteri Prabowo Dipanggil DPR Bahas Pemangkasan Anggaran

2 months ago 26

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pimpinan komisi di DPR kini tengah menggelar rapat kerja untuk mengesahkan anggaran efisiensi hasil rekonstruksi masing-masing kementerian atau lembaga. Rapat kerja ini hanya memiliki agenda tunggal, yakni mengesahkan anggaran hasil rekonstruksi tersebut.

Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda saat menggelar rapat kerja Menteri PANRB, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPP, Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI dan Ketua Ombudsman RI.

Rapat kerja ini membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Politikus Nasdem itu mengatakan, agenda rapat wajib pengesahan anggaran hasil rekonstruksi itu sesuai dengan surat pimpinan DPR nomor B/2157/pw.11.01/2/2025 tanggal 11 feb 2025 yang ditandatangani wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Seluruh komisi yang ada di DPR hari ini dan paling lambat besok wajib untuk undang seluruh mitra kerja masing-masing untuk kemudian melaksanakan 1 agenda tunggal, mengesahkan anggaran APBN tahun 2025 hasil rekonstruksi anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari kemarin sampai hari ini," kta Rifqi saat membuka rapat kerja di ruang Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Rifqi mengatakan, rekonstruksi di internal pemerintah sebetulnya hingga saat ini masih berlangsung. Makanya, untuk mitra kerja Komisi II lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri maupun Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN belum teragenda ikut rapat kerja pada pagi hari ini.

"Bahwa pemerintah sampai dengan detik ini masih melakukan rekonstruksi anggaran secara bergiliran antar K/L karena itu hari ini kita masih sisakan selain yang hadir di ruang ini dua mitra kerja kita yaitu Kemendagri dan OIKN. Itu harap dimaklumi agar tidak menjadi pertanyaan," tegasnya.

Menurut Rifqi masing-masing menteri dan kepala lembaga negara dalam rapat kerja sepanjang hari ini hanya akan memaparkan dua hal saja, yaitu anggaran sebelum rekonstruksi dan anggaran setelah rekonstruksi. "Program-program tidak perlu dipaparkan, ini akan kita dalami saat RDP dengan masing-masing K/L nantinya," ucap dia.

Berikut ini jadwal rapat kerja dan RDP para pemimpin K/L dan komisi DPR:

  • Pukul 09.00 WIB, Komisi XIII Raker dengan Menteri HAM
  • Pukul 10.00 WIB, Komisi XI DPR menggelar rapat dengan BPKP
  • Pukul 10.00 WIB, RAKER dan RDP Komisi II dengan Menteri PAN&RB, Menteri ATR/BPN, Mendagri, Kepala BNPP, Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI dan Ketua ORI
  • Pukul 10.00 WIB, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan BSN, LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN ANTARA
  • Pukul 13.00 WIB, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI
  • Pukul 14.00 WIB, RDP Komisi II dengan Kepala OIKN
  • Pukul 14.00 WIB, RDP Komisi IV Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  • Pukul 14.00 WIB, Komisi XI Rapat Kerja dan RDP dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kepala LKPP
  • Pukul 15.00 WIB, Komisi IV Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan ; dan RDP dengan Bapanas dan Barantin
  • Pukul 15.00 WIB, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM RI
  • Pukul 15.00 WIB, Komisi XII DPR menggelar rapat dengan mitra kerja
  • Pukul 15.00 WIB, Raker dan RDP dengan seluruh Mitra Kerja Komisi XII DPR RI
  • Pukul 16.00 WIB, RDG Komisi XIII RDP dengan LPSK RI
  • Pukul 17.00 WIB, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI
  • Pukul 18.30 WIB, Komisi XIII RDP dengan Sekjen DPD RI
  • Pukul 20.00 WIB, Komisi XIII Raker dengan Menteri Hukum RI

(arj/haa)

Saksikan video di bawah ini:

Video: BUMN Tak Lincah-Direksi Tak Kompeten, DPR Setuju Revisi UU BUMN

Next Article DPR Pastikan Prabowo Punya Ruang Manuver Fiskal di APBN 2025

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|