RI Bakal Punya 7 Pabrik Pupuk Baru Rp50 T, 5 Berdiri di Era Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana membangun tujuh pabrik pupuk baru dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang dengan total investasi mencapai Rp50 triliun. Langkah besar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri pupuk nasional sekaligus meningkatkan efisiensi produksi.

Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan pabrik baru tersebut merupakan bagian dari strategi revitalisasi besar-besaran sektor pupuk nasional yang menghasilkan efisiensi besar bagi negara.

Menurut Amran, dengan pembenahan sistem, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun.

"Revitalisasi ini juga berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029," kata Amran saat konferensi pers capaian kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor pertanian, di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Sebagai bagian dari program jangka panjang, pemerintah tengah membangun 7 pabrik pupuk baru untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional. . Dan Komutnya (Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Sudaryono) mengatakan bisa diresmikan 5 unit sebelum 2029. Dan ini adalah revolusi luar biasa. Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, biaya produksi dapat ditekan lebih dari seperempat dan ketergantungan pada bahan baku impor dapat dikurangi secara signifikan," papar Amran.

"Anggarannya kurang lebih Rp50 triliun," imbuhnya.

Lebih jauh, Amran memaparkan, pabrik pupuk lama yang masih mengandalkan bahan baku gas memiliki efisiensi sekitar 43%. Namun, teknologi baru yang akan diterapkan di pabrik modern hanya membutuhkan 22%-23% bahan baku gas, atau hampir setengah dari konsumsi pabrik konvensional saat ini.

Menurutnya, Indonesia kini memiliki sekitar 12-13 pabrik pupuk yang masih beroperasi. Selain membangun yang baru, pemerintah juga berencana merevitalisasi pabrik tua agar tetap produktif dan efisien.

"Kita merevitalisasi sektor pupuk karena pupuk adalah darah pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa berproduksi. Ini langkah cepat pemerintah untuk menolong petani, meningkatkan produksi pangan, dan memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di lapangan," ujar Amran.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) saat ini tengah mempercepat implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto, melalui pembenahan menyeluruh tata kelola pupuk bersubsidi. Langkah itu mencakup deregulasi sistem distribusi dari pabrik langsung ke petani, penyederhanaan penyaluran, hingga pengawasan ketat dari hulu ke hilir.

Tak hanya memperkuat tata kelola, pemerintah juga menyiapkan langkah hukum tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi, termasuk korporasi besar yang terbukti menyelewengkan distribusi. Pelanggar akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Amran menegaskan, rangkaian kebijakan revitalisasi perpupukan oleh Presiden Prabowo ini tidak hanya soal harga pupuk, tetapi tentang keberpihakan negara kepada petani.

"Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden dan pemerintah kepada petani," ucap Amran.

"Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Aturan Pupuk Subsidi Terbaru, Titik Serah-Pengecer Ditunjuk BUMN Pupuk