3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan struktur kepengurusan manajemen PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Rosan menyampaikan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai komisaris.
"Dewan Komisaris ini membawa pengalaman kepemimpinan selama puluhan tahun dalam pengembangan industri dan teknologi, operasi pertambangan global berskala besar, kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional, investasi, serta pasar keuangan," ujar Rosan dalam acara Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8/2026) lalu.
Rosan mengatakan jajaran Direksi DSI dipimpin oleh Luke Mahony sebagai Direktur Utama, bersama Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan dan Treasury; Nur Hidayat Udin sebagai Direktur Manajemen Risiko; dan Ivan Ferdiansyah Baely sebagai Direktur Hukum & Kepatuhan. Untuk mendukung pelaksanaan mandatnya, ucap Rosan, DSI membangun jajaran direksi yang menggabungkan pengalaman global di sektor sumber daya alam dengan keahlian mendalam di bidang keuangan, manajemen risiko, hukum, dan kepatuhan.
"Untuk pertama kalinya, DSI juga memperkenalkan identitas mereknya kepada publik sebagai salah satu tonggak penting dalam penguatan kelembagaannya," lanjut Rosan.
Rosan menyampaikan DSI membangun fondasi kelembagaan yang kuat melalui jajaran pimpinan yang memiliki pengalaman kolektif di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan internasional, sumber daya alam, investasi, keuangan, teknologi, hukum, dan manajemen risiko. Sebagai BUMN Ekspor yang ditetapkan berdasarkan PP 24/2026, sambung Rosan, DSI memainkan peran khusus dalam mendukung ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan tertelusur, sekaligus membantu memastikan Indonesia memperoleh nilai yang lebih besar dari sumber daya alam strategisnya.
Rosan mengatakan DSI memiliki mandat untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan optimalisasi nilai dalam ekspor komoditas strategis Indonesia. Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah menjalankan mandatnya sesuai dengan tahapan operasional yang mencakup komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, sembari tetap mendukung kelancaran ekspor dan menjaga kepastian berusaha.
Rosan menegaskan mandat DSI memperkuat visibilitas dalam ekosistem komoditas strategis Indonesia dan meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif atas transaksi ekspor, dinamika pasar, serta cara memaksimalkan nilai bagi perekonomian nasional. Rosan menilai Indonesia memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel.
"Ini untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional," ucap Rosan.
Dalam kurun sedikit lebih dari dua bulan, ucap Rosan, DSI telah membangun visibilitas analitis atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor yang merepresentasikan lebih dari 14 miliar dolar AS dalam nilai ekspor dan lebih dari 90 juta ton komoditas. Perdagangan ini bergerak melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi, menuju lebih dari 100 negara tujuan.
Dengan mengintegrasikan data dengan referensi pasar global, sambung Rosan, DSI tengah membangun visibilitas transaksi yang lebih komprehensif, yang menghubungkan harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, serta pasar tujuan ekspor. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai alur perdagangan dan nilai komoditas strategis Indonesia sepanjang rantai ekspornya.
"DSI juga berfokus pada integrasi data ekspor nasional dan pelaksanaan analitik pada tingkat transaksi dengan memanfaatkan sistem pemerintah yang telah ada serta referensi pasar global," sambung Rosan.
Seiring meningkatnya visibilitas pada tingkat transaksi, ucap Rosan, DSI mulai mengidentifikasi area-area di mana nilai dapat ditingkatkan dan ditangkap secara lebih optimal di seluruh ekosistem. Rosan mengatakan analisis awal yang dilakukan DSI bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan adanya potensi optimalisasi nilai sekitar lima miliar dolar AS per tahun.
