Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto dr Heri Dwi Purnomo SpAN menyampaikan paparan dalam Konsultasi Publik (FKP) Sosialisasi Pengembangan RSMS Purwokerto yang digelar di Aula 2 RSMS, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (25/9/2025). ANTARA - Sumarwoto
Harianjogja.com, PURWOKERTO—Pemprov Jawa Tengah mendorong RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto memperluas inovasi layanan kesehatan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
“Pelayanan yang ada di RS Margono selama ini luar biasa. Saya berharap cakupan inovasi tidak hanya di Banyumas saja, tapi juga menjangkau wilayah sekitar,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar saat hadir secara daring dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Sosialisasi Pengembangan RSMS Purwokerto di Aula 2 RSMS, Purwokerto, Banyumas, Kamis (25/9/2025).
Ia mengatakan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan publik yang semakin luas.
Selain memberikan layanan kesehatan yang optimal, kata dia, RSMS juga perlu memanfaatkan aset di sekitar kawasan rumah sakit untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemanfaatan aset di depan rumah sakit bisa diarahkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung rencana pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap janji layanan rumah sakit, khususnya di unit farmasi yang menjadi salah satu indikator kepuasan pasien.
“Komitmen layanan harus selalu dikaji ulang apakah masih relevan. Contoh sederhana di farmasi, berapa lama waktu pelayanan obat dengan resep dan tanpa resep. Janji layanan semacam ini perlu dievaluasi secara rutin,” katanya.
Dia mengatakan RSMS sebagai rumah sakit pendidikan dan rujukan utama di Jawa Tengah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik.
Menurut dia, hal itu dapat dioptimalkan dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem robotik untuk mempercepat layanan kesehatan.
BACA JUGA: Bapanas Minta Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP 1,1 Juta Ton
“Misalnya, pada layanan X-ray, hasilnya bisa dibaca menggunakan AI, sehingga lebih cepat dan akurat. Di bidang farmasi, penerapan sistem robotik memungkinkan obat disiapkan lebih cepat setelah dokter menulis resep. Teknologi ini akan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien,” katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Slamet menyoroti aspek akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit daerah.
Menurut dia, RSMS sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu mengalokasikan belanja modal secara proporsional agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.
“Sebagian belanja harus diarahkan untuk investasi, minimal 30 persen dari total pendapatan. Namun, investasi ini tidak boleh mengurangi anggaran operasional yang menyangkut standar pelayanan minimal,” katanya.
Dia menekankan pentingnya transparansi dan kesesuaian dengan peraturan perundangan dalam setiap kebijakan rumah sakit, baik dalam aspek pelayanan maupun pengelolaan keuangan.
Direktur RSMS, Heri Dwi Purnomo SpAn menyampaikan apresiasi atas masukan dari berbagai pihak dalam forum konsultasi publik tersebut.
Menurut dia, masukan para pemangku kepentingan sangat berharga bagi manajemen dalam meningkatkan mutu layanan rumah sakit.
“Target rumah sakit adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, tepat, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Karena itu, masukan dari stakeholder (pemangku kepentingan) sangat kami harapkan,” katanya.
Heri mengatakan RSMS sebagai rumah sakit tipe A pendidikan dengan kapasitas lebih dari 800 tempat tidur terus berupaya menambah ruang intensif dan memperkuat layanan unggulan, seperti bedah saraf dengan teknologi navigasi dan endoskopi tumor otak.
Forum konsultasi publik yang digelar RSMS melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, organisasi profesi, hingga perwakilan masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi wadah evaluasi serta penyusunan standar pelayanan publik rumah sakit agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
