Saran Menkeu Era SBY Soal Efisiensi Anggaran: Harus Produktif!

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran harus berfokus pada kualitas pengeluaran dan tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas.

"Efisiensi anggaran itu penting karena banyak sekali alokasi budget yang impact-nya tidak terlalu signifikan terhadap produktivitas," ujar Chatib Basri dalam acara SMBC Economic Outlook dikutip Rabu (19/2/2025).

Ia pun menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya didasarkan pada hasil audit untuk mengidentifikasi proyek atau program yang tidak efektif. Oleh karena itu, pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan di semua sektor.

Seperti contoh, pemotongan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) bisa berdampak besar bagi kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang tugasnya memang mengharuskan perjalanan dinas.

"Efisiensi kita harus lihat itu project atau anggaran apa yang tidak efektif. Ini bisa dilakukan melalui hasil audit, jadi tidak perlu across the board semua. Misalnya perjadin dipotong, kalau di Kemlu itu yang terjadi ya dia nggak bisa kerja karena tugasnya memang harus perjadin, begitu juga BKPM," jelasnya.

Chatib juga mengungkapkan evaluasi terhadap efektivitas belanja negara sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan output yang diharapkan.

Sebagai contoh, ia menyoroti proyek infrastruktur seperti Bandara Kertajati yang ternyata kurang dimanfaatkan secara optimal.

"Harus bisa dilihat bisa membedakan antara 'must have' dan 'nice to have' kemudian uang ini kan akan direalokasikan, direalokasikannya kenapa belum tau tapi yang harus dipastikan bahwa realokasi bisa dieksekusi segera," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Chatib pemotongan anggaran yang terlalu drastis tanpa adanya proyek pengganti yang segera dieksekusi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemotongan yang lebih terukur agar efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diminimalisir.

"Tapi kalau pemotongannya drastis di sini nggak bisa dieksekusi, uangnya mengendap di Bank Indonesia, nggak ada spending, itu akan punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun mengatakan anggaran sebesar Rp300 triliunan itu harus dikelola dengan cermat agar benar-benar memberikan manfaat maksimal.

"Efisiensi anggaran, saya pikir ini sangat penting. Tetapi kita harus berhati-hati lagi tentang bagaimana mengalokasikan Rp300 triliun rupiah ini, dan bagaimana kita mendapatkan Rp300 triliun rupiah itu. Sesuatu seperti ini harus kita pelajari dengan saksama," kata Luhut dalam paparannya di acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ia juga memberikan pesan tegas ihwal pejabat yang dianggap menghambat efisiensi dan investasi. Ia mengatakan siap menangani keluhan terkait birokrasi yang tidak efisien dan jika perlu, melaporkannya langsung kepada Presiden.

"Saya katakan kepada Presiden, 'Pak, jika Anda tidak bisa menangani yang satu ini, sampai batas tertentu, pecat saja, Pak. Mengapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di dalam pemerintahan? Kalau tidak, Anda tidak akan berhasil," ujarnya.

(haa/haa)

Next Article Chatib Basri: Pandemic Fund Sukses Kumpulkan Dana US$ 2,8 Miliar