Sarjana Menganggur, Kurang Kompetensi?

Ummu Zidan

Update | 2026-08-16 09:47:24

Gelar pendidikan tinggi di negeri ini ternyata belum menjadi jaminan seseorang lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada 2025, sekitar 1,01 juta lulusan perguruan tinggi masih tercatat sebagai pengangguran. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa begitu saja dibebankan kepada individu.

Pada Februari 2026, jumlah pengangguran di Indonesia masih sekitar 7,24 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68 persen. Dari 147,67 juta penduduk yang bekerja, sekitar 87,74 juta orang bekerja di sektor informal, sedangkan pekerja formal berjumlah sekitar 59,93 juta orang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pekerjaan masih menjadi pekerjaan besar bagi negara. Di satu sisi, masyarakat terus didorong untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia belum tentu cukup untuk menampung seluruh pencari kerja.

Bukan Sekadar Soal Kompetensi

Hari ini, seorang sarjana yang ingin mendapatkan pekerjaan harus melewati persaingan yang panjang. Mereka mengirim banyak lamaran, mengikuti tes tertulis, wawancara, psikotes, bahkan mengejar berbagai sertifikat dan pelatihan. Job fair pun menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi para pencari kerja.

Ketika belum mendapatkan pekerjaan, sering kali masukan yang muncul untuk mereka adalah tingkatkan kemampuan, tambah sertifikasi, perbaiki CV, atau belajar keterampilan baru. Semua itu memang penting.

Namun fakta yang didapatkan adalah jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan.

Sedangkan seseorang yang memiliki kemampuan baik pun tetap bisa menganggur jika lowongan yang tersedia jauh lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja. Artinya, persoalan ini tidak selalu terletak pada kualitas individu. Ada persoalan yang lebih besar, yaitu bagaimana sistem ekonomi menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Membuka Banyak Pekerjaan

Selama ini pertumbuhan ekonomi sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Investasi bertambah, produksi meningkat, perusahaan berkembang, dan angka pertumbuhan ekonomi naik.

Namun apakah pertumbuhan tersebut otomatis membuat masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak?

Dalam sistem kapitalisme, kegiatan ekonomi pada dasarnya sangat berkaitan dengan keuntungan. Perusahaan membuka lowongan ketika membutuhkan tenaga kerja dan ketika hal itu dianggap menguntungkan. Sebaliknya, ketika perusahaan melakukan efisiensi, pekerja dapat terkena PHK.

Akibatnya, keberlangsungan pekerjaan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kepentingan dunia usaha. Negara lebih banyak berperan membuat aturan dan menciptakan iklim investasi, sementara penciptaan pekerjaan banyak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Di sinilah persoalannya. Negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa lapangan kerja akan tercipta ketika investasi masuk. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki negeri benar-benar mampu memberikan manfaat dan pekerjaan bagi rakyat.

Kekayaan Negeri Seharusnya Menjadi Sumber Kesejahteraan

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Ada tambang, energi, hasil laut, lahan pertanian, hutan, dan berbagai kekayaan lainnya. Jika sumber daya tersebut hanya menjadi objek investasi dan keuntungan lebih banyak mengalir kepada pemilik modal, maka kekayaan alam belum sepenuhnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir, dapat membuka banyak kesempatan kerja. Bukan hanya pekerjaan di lokasi pertambangan atau perkebunan, tetapi juga industri pengolahan, transportasi, teknologi, perdagangan, hingga berbagai usaha pendukung lainnya.

Dengan demikian, negara tidak semestinya hanya menunggu sektor swasta menciptakan lapangan kerja. Negara harus mempunyai peran nyata dalam membangun berbagai sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.

Islam Memandang Negara sebagai Pengurus Rakyat

Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang persoalan ekonomi. Tujuan ekonomi bukan semata-mata mengejar pertumbuhan atau memperbesar keuntungan, tetapi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Rasulullah saw. bersabda bahwa seorang pemimpin adalah raa'in (pengurus) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.

Dalam konsep pemerintahan Islam, negara tidak boleh lepas tangan terhadap kehidupan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena itu, negara tidak cukup hanya menyediakan pelatihan kerja atau mengadakan job fair. Negara perlu membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti pertanian, industri, energi, pangan, teknologi, dan sektor produktif lainnya.

Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, persoalannya juga tidak boleh dibiarkan menjadi masalah pribadi semata. Negara memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan pokok rakyat tetap terpenuhi sekaligus membuka jalan agar mereka dapat kembali bekerja.

Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

Islam juga memiliki aturan mengenai kepemilikan harta. Ada kekayaan yang menjadi milik umum dan tidak boleh dikuasai hanya oleh segelintir orang.

Sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam kepemilikan umum harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan rakyat sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan.

Sarjana Bukan Sekadar Angka Pengangguran

Para sarjana adalah bagian dari sumber daya manusia yang memiliki ilmu, kemampuan, dan potensi untuk membangun masyarakat. Mereka seharusnya tidak terus-menerus ditempatkan dalam posisi harus berlomba mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya terbatas.

Maka, menyelesaikan pengangguran tidak cukup dengan menyuruh masyarakat kuliah, mengikuti pelatihan, menambah sertifikasi, atau memperbaiki kemampuan membuat CV.

Semua itu memang diperlukan, tetapi negara juga harus menjawab persoalan yang lebih mendasar, yakni tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus rakyat, mengelola kekayaan yang menjadi hak masyarakat, membuka ruang usaha dan pekerjaan, serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Sebab, rakyat bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup layak. Dan bagi seorang pemimpin, memenuhi hak tersebut bukan hanya persoalan pembangunan, tetapi juga amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bish-shawab.